Jokowi pun sudah melupakan EsEmKa

PENOLAKAN Gubernur DKI Joko Widodo terhadap kebijakan pemerintah mengenai regulasi mobil murah yang tertuang dalam PP No.41/2013 memunculkan polemik. Mantan Walikota Solo yang akrab disapa Jokowi itu menilai pemerintah keliru saat menelurkan kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car/LCGC). Jokowi bahkan sampai menyurati Wakil Presiden Boediono untuk mempertanyakan kebijakan yang dirancang pemerintah untuk masyarakat kelas bawah tersebut.

“Mobil murah itu enggak bener. Yang bener itu transportasi yang murah. Sekali lagi, mobil murah itu enggak bener, yang bener itu transportasi yang murah,” tegas Jokowi saat mengikuti acara pertemuan gubernur se-ASEAN di Hotel JW Marriott Jakarta, Kamis (19/9/13).

Menurut Jokowi, program transportasi massal yang murah lebih dibutuhkan kota-kota besar, terutama Jakarta, ketimbang mobil murah. Kebijakan mobil murah kata Jokowi, seolah tidak mendukung upaya Pemprov DKI yang sedang gencar mengatasi kemacetan ibukota.

“Loh, transportasi massal dong, apa lagi. Tapi yang bayarnya murah. Untuk rakyat,” lanjut Jokowi sambil kembali menyebut kata kunci “rakyat” saat menentang kebijakan pemerintah yang sebenarnya juga ditujukan untuk rakyat itu.

Mudahnya Jokowi mengumandangkan segala kebijakannya hanya untuk rakyat tentu wajar. Sebab, sejatinya pria asli Solo itu memang tokoh partai politik, yang jualannya juga pasti hanya untuk rakyat. Jokowi maju dan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta juga berkat sokongan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai politik yang selama ini mengambil peran oposisi.

Jadi, sangat rasional jika Jokowi pasti menghantam kebijakan pemerintah soal LCGC. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mungkin menjadi orang yang bakal paling dipusingkan dengan menjamurnya mobil murah. Tapi apakah harus melawan kebijakan pemerintah yang juga untuk rakyat dengan cara seperti itu.

Jokowi inkonsisten

Pernyataan Jokowi tersebut juga nampak tidak rasional dan terkesan melupakan sejarah, sesuatu yang dimusuhi bapak PDIP Soekarno, atas perjuangannya saat menasionalkan mobil EsEmKa buatan siswa-siswa SMK di Solo. Ketidakrasionalan Jokowi, sangat nampak dari minimnya referensi Jokowi tentang LCGC dan kesan putus asa menanggulangi kemacetan Jakarta.

Kementrian Perindustrian menyatakan produksi mobil murah dan ramah lingkungan tidak berdampak besar pada kemacetan. Artinya, LCGC bukan penyebab kemacetan, sehingga tidak harus “diperangi” Jokowi dengan penentangan yang begitu kuat sampai-sampai menyurati Wapres Budiono.

Penanganan persoalan kemacetan lalu lintas terletak pada masing-masing pemerintah daerah dalam merancang dan menerapkan traffic management. Apalagi, data dan fakta soal lalu lintas menyebutkan, kemacetan hanya terjadi di sekitar 50 dari total 536 kabupaten di seluruh Indonesia. Sebagai contoh ekstrem, Tokyo dan Bangkok tak terganggu kemacetan parah karena bisa menangani dengan baik melalui traffict management yang bagus.

Direktur Jendral Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementrian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan, total produksi kendaraan yang masuk kategori LCGC pada tahun ini hanya 30.000 unit. Jumlah itu hanya sekitar 3% dari seluruh penjualan mobil di Indonesia yang angka penjualannya mencapai 1 juta.

“Jadi (kontribusinya) mobil murah dan ramah lingkungan itu hanya sekitar 3%. Namun, sisanya yang 97% kok enggak diributkan,” katanya.

Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta tidak mengaitkan antara kebijakan pemerintah pusat soal LCGC dengan kemacetan di kota-kota besar. Sebab, mengatasi kemacetan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

“Kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan jalan dan transportasi umum dengan sebaik-baiknya. Jangan dikaitkan dengan industrialisasi. Ini ngawur,” kata Marzuki di Jakarta, Sabtu (21/9/13).

Pengamat perkotaan yang juga Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto Emik juga menilai ada yang aneh dan tidak realistis dengan Jokowi saat bersikap menolak kebijakan LCGC.

“Jika konsisten, semestinya Jokowi juga melarang adanya mobil mewah dijual di wilayahnya. Namun, itu tidak mungkin dilakukan, karena sebagian besar pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta didapat dari pajak kendaraan bermotor (PKB),” kata Sugiyanto.

Menurutnya, alasan macet tidak seharusnya menjadi alasan pelarangan produksi mobil murah dan ramah lingkungan. Sugiyanto sepakat dengan Budi Darmadi, yang jauh lebih penting adalah menyiapkan pengaturan transportasi massal. “Faktanya, nambah satu koridor Busway saja sudah kebingungan. Jokowi ini aneh, dulu dia pernah mencetuskan mobil murah EsEmKa yang kini gagal. Sekarang kok malah menolak.”

Penilaian Jokowi tak konsisten juga dikemukakan politisi dari Partai Amanat Nasional Chandra Tirta Wijaya. Dia menyayangkan, Jokowi yang dulunya mengagungkan mobil murah EsEmKa kini menolak saat pemerintah menggulirkan kebijakan produksi mobil murah dan ramah lingkungan. Alasan Jokowi bahwa mobil murah akan semakin memacetkan Jakarta, tidak bisa diterima akal.

“Itu terbalik dengan penyataannya sendiri. Mengapa Jokowi dulu gencar memperkenalkan mobil karya anak bangsa yang murah dari Solo ke Jakarta? Kalau sekarang beralasan Jakarta akan macet, lha dulu apa dasarnya dia mempromosikan EsEmKa,” ujar Chandra di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, akhir pekan lalu.

Lupakan EsEmKa

Jika ditilik ke belakang, sikap dan pernyataan Jokowi tersebut bertolak belakang dengan pernyataannya ketika masih menjabat sebagai Walikota Solo. Saat itu, Jokowi sangat heboh berkampanye soal mobil EsEmKa dan ingin menjadinya sebagai mobil nasional yang murah juga ramah lingkungan.

Saat itu pun, Jokowi mengharapkan pemerintah pusat memberi dukungan penuh dalam bentuk perizinan, produksi dan dukungan finansial terhadap perusahaan yang akan memproduksi mobil EsEmKa.

Jokowi bahkan rela menunggangi sendiri mobil EsEmKa bernomor polisi AD-1-A untuk menjalani uji emisi yang dilakukan di Balai Thermodinamika Motor dan Propulsi (BTMP) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Serpong, Tangerang.

“Setelah memiliki seluruh izin, Kiat Esemka siap memproduksi mobil EsEmKa dengan kapasitas produksi 200 hingga 300 unit per bulan,” kata Jokowi saat itu.

Kini proyek EsEmKa pun sudah tidak tahu sampai mana. Bahkan ada yang menyebut proyek Esemka hanya pencitraan Jokowi saja menjelang pilgub DKI Jakarta. Dan kini karena sudah menggenggam tampuk pimpinan DKI Jakarta, Jokowi kembali menggunakan tagline “untuk rakyat” saat memerangi kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan. Padahal, kebijakan pemerintah itu tentu juga untuk kepentingan rakyat. Tentu rakyat yang hingga kini masih sulit membeli sebuah mobil karena harganya kian melambung.

Keberadaan mobil EsEmKa yang melambungkan nama Jokowi kini dalam kondisi mangkrak. Berbeda dengan status Jokowi yang makin meroket di pentas politik nasional. Mobil EsEmKa bernopol AD-1-A yang pernah menjadi kendaraan dinas saat Jokowi menjadi Walikota Solo, kini hanya dijadikan prototype di gedung Solo Technopark (STP).

Beberapa bagian mobil mulai terlihat rusak. Di lokasi perakitan EsEmKa itu, dua unit mobil EsEmKa Rajawali berwarna hitam seolah tak tak lagi mendapat perhatian, terkesan dibiarkan tanpa perawatan. Cat mobil terlihat kusam, bahkan di beberapa mulai menggelembung. Beberapa bagian interiornya juga banyak yang sobek dan kabel lampu terlepas.

Selain itu, sikap Jokowi pada LCGC juga tak elok. Jangan lupa atau terkecoh, mobil dinas Jokowi harganya bisa jadi dua kali bahkan tiga kali lipat dari mobil termahal LCGC. Ambil saja paling mudah, Jokowi menggunakan sebuah Toyota Kijang. Mobil ini masuk kategori mobil paling murah untuk para pejabat.

Namun, coba saja cek spesifikasi dan harga Toyota Kijang yang ditunggangi Jokowi setiap hari. Niscaya, tak meleset dari seri V. Sebuah varian tertinggi Toyota Kijang dengan harga lebih dari Rp250 juta. Itu kalau Jokowi sudah cukup puas menunggangi Toyota Kijang.

Padahal, mobil dinas Gubernur, apalagi untuk ukuran ibukota DKI Jakarta, pasti “malu lah” jika tidak ada SUV 4WD, macam Prado, Land Cruiser, atau bahkan mungking kelas Lexus. Belum lagi mobil dinas jenis sedan. Pasti di atas Rp350 juta harganya. Jadi, apa motif Jokowi dengan penentangan itu? (win10)