Transaksi KTH Jatim Tembus Rp367,95 Miliar, Sumbang 59% Ekonomi Kehutanan Nasional

KANALSATU – Kinerja ekonomi kehutanan berbasis masyarakat di Jawa Timur menunjukkan tren positif. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Triwulan I 2026 tercatat mencapai Rp367,95 miliar, tertinggi secara nasional.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian ini meningkat 26,64 persen dibanding periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp290,53 miliar. Angka tersebut sekaligus mempertegas peran Jawa Timur sebagai kontributor utama ekonomi kehutanan berbasis masyarakat di Indonesia.

Secara nasional, total NTE KTH pada triwulan pertama 2026 mencapai Rp619,58 miliar atau tumbuh 15,29 persen secara tahunan. Dari jumlah tersebut, kontribusi Jawa Timur mencapai 59,38 persen.

“Ini menunjukkan ekonomi kehutanan berbasis masyarakat semakin produktif dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi daerah,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, pertumbuhan ini ditopang oleh penguatan kelembagaan KTH serta optimalisasi peran penyuluh kehutanan dalam pendampingan di lapangan. Model pembinaan yang terarah dinilai mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan usaha berbasis hutan.

Dari sisi wilayah, kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Trenggalek dengan nilai transaksi Rp185,35 miliar. Disusul Kabupaten Lamongan Rp22,15 miliar, Blitar Rp20,74 miliar, Probolinggo Rp19,03 miliar, dan Lumajang Rp17,82 miliar.

Selain mendominasi pasar domestik, produk kehutanan Jawa Timur juga mulai menembus pasar ekspor. Salah satunya berasal dari Kelompok Tani Hutan Aren Lestari di Pacitan yang berhasil mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume 12 ton senilai lebih dari Rp535 juta.

Capaian ini menjadi indikator meningkatnya daya saing produk hasil hutan, khususnya komoditas non-kayu yang mulai berkembang sebagai sumber nilai tambah baru. Meski demikian, sektor kayu masih menjadi penyumbang utama NTE dengan kontribusi lebih dari Rp200 miliar.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mendorong diversifikasi produk hasil hutan non-kayu guna memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekitar hutan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

“KTH tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan,” tegas Khofifah. (KS-9)