Mari belajar dari tontonan gratis pergulatan politik AS
Oleh Yuristiarso Hidayat
(WIN): Kejadian yang luar biasa mungkin kini tengah dipertontonkan oleh Negara adidaya Amerika Serikat yang konon telah ditasbihkan sebagai kampiun dan motor penggerak demokrasi modern. Betapa tidak, Pemerintah AS secara gentlemen dan terbuka menunjukkan sengitnya perdebatan politik terkait kebijakan Anggaran yang kini mengalami kebuntuan.
Seperti diketahui, sangking sengitnya perdebatan publik yang melibatkan dua lembaga legislatif yaitu Kongres atau majelis rendah yang dikuasai Partai Republik dan majelis atas atau biasa disebut senat yang mayoritasnya dikuasai the ruling party, Partai Demokrat. Kedua lembaga dan partai itu tidak bisa mencapai kata sepakat hingga deadline terakhir pada 30 September 2013. Artinya Pemerintah AS gagal meloloskan anggaran sebelum tahun fiskal berakhir per 30 September 2013 tersebut.
Kondisi ini ternyata berdampak yang cukup luar biasa yaitu adanya kebijakan yang tidak bisa tidak mesti diambil oleh Presiden Barrack Obama terkait layanan pemerintah. Dan secara jujur serta terbuka Presiden kulit hitam pertama AS yang kini memasuki masa pemerintahan periode keduanya itu menjelaskan ke public termasuk masyarakat Internasional bila sejumlah layanan pemerintah khususnya yang non esensial terpaksa ditutup hingga menunggu selesainya perdebatan atau hingga kompromi kesepakatan antara kedua pihak bisa tercapai.
Pil pahit itu mesti ditelan sebagai buah perdebatan politik kebijakan anggaran Pemerintah AS yang awalnya berbasis soal alokasi anggaran kesehatan dimana Obama secara khusus telah meluncurkan apa yang disebut sistem layanan kesehatan Obamacare. Layanan yang diketahui bakal menyedot alokasi anggaran besar itu ternyata tidak serta merta disetujui partai republic yang diketahui sebagai lawan politik partai Demokrat itu.
Upaya mengganjal program Obama Care itu sejak awal telah dilakukan oleh Partai Republik khususnya di Kongres AS yang memang saat ini dikuasainya. Ini tidak bisa dihindari terkait adanya maesntream baru yang mulai menguasai perpolitikan partai Republik yaitu adanya kelompok Tea Party.
Siapakah Tea party itu ?
Jadi bila dirunut secara logik khususnya bila dikaji dalam dimensi disiplin ilmu politik maupun hubungan internasional maka disimpulkan bahwa episentrum konflik atau pusat pertikaian saat ini yang terjadi di AS adalah benturan atas siapa yang berperan dalam pemerintahan
Nah disitulah peran kelompok penekan atau interest group menjadi lebih mengemuka. Konteks ini lah yang bisa membawa kita mesti mengetahui lebih jauh terkait faksi Tea Party yang belakangan relative dominan di Partai Republik AS
Tea Party, sebuah fraksi antipemerintah dalam partai Republik, yang diketahui muncul empat tahun lalu guna menentang reformasi sistem layanan kesehatan yang digulirkan Presiden Obama.
Setelah Obama berhasil mendorong reformasi layanan kesehatan ini yang menyediakan jaminan kesehatan bagi jutaan orang, Partai Republik mengambil alih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan dimana ada 40 anggota yang dipastikan berorientasi Tea Party dengan mengatakan mereka siap mengambil risiko untuk membela apa yang mereka yakini sebagai prinsip ideologi partai.
"Ini lebih merupakan pengambilalihan Partai Republik oleh fraksi ekstrim yang tidak ada 10 tahun yang lalu,” ujar ahli anggaran Stan Collender.
“Anggota Tea Party menjalankan keinginan para pemilih di distrik mereka dengan membawa Kongres ke posisi yang sulit. Banyak dari anggota garis keras Tea Party datang dari daerah yang memiliki mayoritas anggota Partai Republik yang kuat. Mereka tidak khawatir mengahadapi tantangan dari Partai Demokrat. Mereka khawatir pada tantangan yang datang dari sayap kanan partai mereka” kata Steve Bittle dari George Washington University.
Dampak perseteruan politik Anggaran di AS
Hampir bisa dipastikan dengan adanya proses penutupan sebagian layanan pemerintah maka lebih dari 700.000 pegawai pemerintah federal menghadapi cuti tanpa jaminan dan tidak jelas kapan akan mendapatkan gaji lagi. Dan hal ini--proses penutupan layanan pemerintah—diketahui baru terjadi lagi sejak 17 tahun lalu.
Dalam laporannya BBC London yang dikutip Whatindonews.com pada Rabu (2/10/13) menyebutkan bahwa Presiden Obama telah memperingatkan sejak dini bila kebijakan penutupan layanan pemerintah akan memiliki dampak ekonomi langsung kepada rakyat dan menyebabkan upaya pemulihan ekonomi yang tengah dihadapi AS akan semakin menghadapi risiko.
Seperti diketahui bahwa sejak pemilihan Presiden Obama, dua partai tidak pernah meraih resolusi tentang anggaran Amerika Serikat yang diperpanjang selama beberapa bulan.
Partai Republik pernah menggunakan batas waktu anggaran ini untuk mendapatkan kepentingan politik terkait kebijakan yang alot.
Isu kunci kali ini adalah program reformasi pelayanan kesehatan Obama. Partai Republik - yang menguasasi DPR- menghapus anggaran untuk itu atau menunda. Langkah ini kemudian ditolak oleh Senat.
Bahkan 10 menit sebelum tengah malam 30 September, kantor anggaran Gedung Putih mengeluarkan perintah kepada kantor-kantor pemerintah untuk mulai melakukan penutupan, dan para pegawai negeri diminta untuk cuti tanpa dibayar.
Bahkan BBC Menyebutkan langkah ini mempengaruhi semua "staf non-esensial" atau lebih dari 700.000 dari total 2,1 juta pegawai federal. Taman-taman nasional, museum, gedung federal serta pelayanan umum akan ditutup. Pembayaran pensiun dan tunjangan veteran juga kemungkinan tertunda.
Pengawas lalu lintas udara, personel militer aktif, penjaga perbatasan diminta untuk tetap datang, namun paspor baru tidak akan dikeluarkan. Kantor-kantor pajak juga akan ditutup. Sebagian karyawan Gedung Putih kemungkinan juga dirumahkan.
Namun, guru, petugas pemadam kebakaran dan para dokter tetap akan digaji karena mereka dibayar oleh negara bukan pemerintah federal.
Bagaimana dampak ekonominya?
Presiden Barack Obama memperingatkan dampak penutupan kantor pemerintah akan dirasakan oleh rakyat. Dampak penutupan kantor-kantor pemerintah AS ini tergantung dari langkah Kongres dalam mencoba mencapai kesepakatan, yang mungkin dapat memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu.
Pemerintah Amerika pernah melakukan penutupan kantor pemerintah 18 kali dalam 30 tahun terakhir. Penutupan terakhir terjadi selama 21 hari di bawah Presiden Bill Clinton pada 1995 dan merugikan perekonomian lebih dari US$1 miliar.
Laporan BBC menyebutkan bila Demokrat dan Republik meraih kesepakatan anggaran dalam waktu satu atau dua hari, dampak negatif pemulihan ekomomi AS mungkin akan terbatas. Menurut perkiraan perusahaan penelitian pemasaran global, IHS, kerugian per hari sekitar US$300 juta, tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan penghasilan tahunan yang mencapai 52.000 kali lebih besar dari angka itu.
Namun dampak pada kehidupan sehari-hari mungkin akan cepat terasa bila langkah penutupan kantor pemerintah ini mempengaruhi kepercayaan konsumen, khususnya karena ratusan ribu pegawai negeri harus dirumahkan.
Dampaknya juga akan terasa pada sektor wisata karena kesulitan dalam memperbarui paspor serta surat izin mengemudi. Karena itu, sektor transportasi dan perjalanan kemungkinan juga terkena.
Penutupan ini juga jelas akan mempengaruhi para pegawai negeri yang harus menarik tabungan untuk membayar kredit rumah sampai cuti tanpa tanggungan berakhir.
Banyak kalangan yang mengkhawatirkan bila penutupan kantor pemerintah ini berjalan sampai pertengahan Oktober, karena saat itu badan legislatif harus menyepakati kenaikan pinjaman pemerintah federal.
Kabar terakhir dengan telah terjadinya proses penghentian sejumlah layanan publik non esensial di AS, ternyata kini proses kompromi politik tengah gencar dilakukan oleh kedua pihak baik partai democrat maupun partai republic. Ini secara sadar mereka lakukan mengingat bila proses kebuntuan politik terkait anggaran ini berlangsung lebih lama maka dipastikan akan banyak kerugian yang bakal diderita oleh publik AS termasuk yang dialami oleh pemerintah AS itu sendiri.
Bahkan, Presiden Obama secara terbuka telah memberikan pernyataan akan adanya proses kompromi yang kini tengah berlangsung. Namun momen itupun, secara cerdas digunakan Obama untuk menohok lawan politiknya dengan mengungkapkan bila Partai Republik disebutkan tengah minta kompensasi atau jatah bila proses kompromi terjadi.
Dalam relasi hubungan politik memang telah dibedakan adanya pola kerjasama bila diketahui tidak terjadi pertentangan interest atau kepentingan. Bila kepentingan mulai mengemuka, maka pola relasi akan bisa meningkatb menjadi berbentuk kompetisi ataupun persaingan. Dan bila proses kompetisi berjalan keras dan cenderung tidak bisa dimediasi secara baik maka akan terjadi yang dinamakan konflik.
Bisa jadi kondisi terkini jagat perpolitikan di AS itu telah berkategori konflik. Untuk itu maka diperlukan upaya resolusi konflik yang dilakukan melalui sejumlah perundingan guna mencari titik temu dan kesepakatan guna mengakhiri konflik itu sendiri dengan harapan akan terjalin kembali kerjasama.
Bisa jadi pula kini kedua pihak di AS antara Partai Republik sebagai oposisi pemerintah maupun the rulling party yaitu Partai Demokrat tengah menyiapkan agenda consensus agar ada proses take and give yang terjadi sehingga kebuntuan pembahasan masalah anggaran bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama. Karena saat artikel ini ditulis, proses penutupan telah memasuki hari ketiga dan mulai berdampak luas.
Penulis yakin dengan kedewasaan dan kematangan berpolitik serta berdemokrasi yang telah terjalin dengan tradisi kuat ratusan tahun maka AS akan lebih memilih untuk mengakhiri drama pertarungan politik anggaran dengan cara happy ending, ketimbang memilih cara yang sering dilakukan politisi di Indonesia dengan kecenderungan memakai terminology ‘Pokok e mesti menang’ alias 'mau menang sendiri' atau bila disebutkan dalam kamus politik sebagai tindakan zero sum game tanpa mau berkompromi dengan lawan politik.
Lebih keren lagi bila happy ending yang memang terjadi, maka pergulatan politik di AS itu seyogyanya bisa menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dalam mengarungi riuh redah perpolitikan 2014 mendatang. (disadur dari beberapa sumber khususnya BBC)
