Abdul Djalil LTC, penguatan provinsi Madura
FIGUR
WIN: Memperjuangkan kebenaran secara total tanpa sedikitpun rasa takut, nampaknya sudah menjadi bagian dari kehidupan Abdul Djalil Latuconsina (LTC). Kiprah pria berkacamata usia 60 tahunan ini sudah kelihatan sejak mahasiswa. Dia aktif berjuang bersama aktivis mahasiswa lainnya (sekitar 1977-1978) “melawan” cengkeraman Rezim/Pemerintahan Soeharto atas kehidupan kampus. Akibatnya, Djalil (panggilan akrabnya) pun sering keluar-masuk tahanan militer.
“Puncak keberanian Djalil” adalah saat dirinya melibatkan diri secara aktif atas diskusi, kajian, dan demonstrasi memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto dalam “mematikan” lawan-lawan politiknya. Djalil muda (saat itu sekitar 27 tahunan) sudah banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, Ali Sadikin, mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, hingga Mohammad Natsir.
Dari jaringannya itu lantas Djalil ikut menandatangani Petisi 50, yakni sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Rezim Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Pada Petisi Ungkapan Keprihatinan (Petisi 50) yang diterbitkan 5 Mei 1980 di Jakarta itu, Djalil adalah penandatangan terakhir (no 50) dan paling muda diantara penanda-tangan lainnya. Bisa dibayangkan betapa tingginya risiko politik dan keamanan yang harus ditanggungnya kala itu.
Seiring berjalannya waktu, Djalil tetap eksis sebagai “pejuang kebenaran” melalui jaringan aktivis di sejumlah kota besar, khususnya di Surabaya dan Jakarta. Selain melakukan diskusi dan pengerahan demo, Djalil belakangan juga menerbitkan penerbitan bulanan : Tabloid Sapujagat. Tabloid ini dikenal sangat lugas dan berani dalam mengungkap ketidak-benaran pejabat dan pemerintahan. Tidak jarang Djalil mendapat ancaman bunuh, namun pria berjanggut putih ini tetap saja jalan. Tanpa kenal takut. Tanpa kenal lelah.
Banyak pokok-pokok pikiran Djalil yang orisinil untuk perbaikan kondisi daerah maupun pengembangan potensi wilayah. Terkait dengan itu Djalil menyadari bahwa dirinya harus berada dalam sistem pengambilan kebijakan. Mengingat pria asal Maluku yang lama tinggal di Surabaya ini tidak berpartai-politik, maka Djalil pun mengincar kursi DPD RI untuk menyalurkan apa yang banyak dipikirkannya selama ini. Djalil pun menjadi Calon Anggota DPD RI Dapil Jatim (No.3) pada Pemilu 2014 ini.
Selain banyak berbicara tentang kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis penguatan dana perimbangan daerah, Djalil pun kerap berdiskusi dengan teman-teman sesama aktivis mengenai pemekaran daerah/wilayah. Salah satu yang dipikirkannya adalah pemekaran Madura menjadi provinsi tersendiri (lepas dari provinsi Jawa Timur). Madura dinilainya sangat potensial lebih maju dan lebih besar secara ekonomi jika menjadi provinsi sendiri.
Sejauhmana pokok-pokok pikiran Abdul Djalil LTC mengenai kemungkinan Madura menjadi Provinsi, berikut wawancara whatindonews.com (Wincom) dengan Abdul Djalil LTC :
WINCOM: Kenapa Madura harus jadi Provinsi?
ABDUL DJALIL: Pulau Madura memiliki luas 5.168 Km2 – terdiri dari pulau utama (Madura) dan lebih dari 70 pulau ukuran kecil/menengah. Jumlah penduduk 4,2 juta jiwa dan sekitar 20 juta etnis Madura berada di rantau. Dari aspek luas dan jumlah penduduk, Madura layak jadi wilayah provinsi. Mirip provinsi Bali yang berpenduduk 3,8 juta jiwa dengan luas wilayah 5.636 Km2. Bahkan Madura jauh lebih luas dibanding negara : Singapura (710 Km), Hong Kong (1.104), Monaco (202 Km), Macao (29 Km), Palau (458 Km), Maladewa (300 Km) – sehingga baik saja jika menjadi provinsi sendiri.
Dari aspek pemekaran daerah - sesuai peraturan & perundangan yang berlaku bahwa wilayah provinsi harus memiliki minimal lima (5) kabupaten/kota, maka Madura telah memiliki empat (4) kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) dan tinggal menambah satu lagi, yakni kabupaten Sumenep Kepulauan yang wilayahnya terdiri dari sekitar 60 pulau kecil yang selama ini masuk kabupaten Sumenep.
WINCOM : Apakah hanya itu ukurannya ?
ABDUL DJALIL : Secara ekonomi juga OK. Madura memiliki potensi sangat besar. Misalnya potensi SDA bidang enegi, kini ada 12 blok migas (khususnya gas) yang sudah produksi dan belasan blok baru tengah dieksplorasi (dari puluhan lapangan migas di Madura yang telah ditender).
Dari lapangan gas Terang Sirasun Batur saja (wilayah kepulauan Kangen kabupaten Sumenep) yang dikelola Kangean Energy Indonesia Ltd (anak usaha PT Energy Mega Persada) produksinya sudah 254 juta kaki kubik per hari (MMFCFD). Belum lapangan gas lain di blok yang sama, juga belum blok migas lainnya: blok Maleo (Santos Ltd), blok Ojong (Santos Ltd), blok WMO (Pertamina Hulu Energy), blok Pagerungan, dan lain-lain.
Jika dari 12 blok rata-rata produksinya 300 MMFCFD saja per blok, maka sudah ada 3.600 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD) yang dihasilkan dari wilayah Madura. Sekedar diketahui, 1 MMFCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) sama dengan 1000 MMBTU (Million Metric British Thermal Units). Artinya 3.600 MMFCFD sama dengan 3,6 juta MMBTU. Harga ekspor gas kini di kisaran US$27 per MMBTU. Belum termasuk nilai ekonomi dari produksi (lifting) minyak (oil) dan kondensat sebagai hasil samping dari kegiatan eksplorasi dan produksi lapangan migas tersebut. Total nilainya bisa triliunan. Pemda (provinsi Madura) harus terlibat secara penyertaan terhadap seluruh potensi usaha energi yang ada melalui pendirian BUMD.
WINCOM : Tapi sejauhmana ekonomi energi itu dirasakan masyarakat Madura ?
ABDUL DJALIL : Tidak bisa diasumsikan korelasinya secara direct. Karena secara in-direct jika gas-gas itu dikonsentrasikan untuk support industrialisasi di Madura, maka kawasan ini akan menjadi sangat hidup secara ekonomi. Persoalannya sekarang pemerintah belum serius mengembangkan Madura sebagai central industri. Padahal secara lokasi Madura sangat tepat, misalnya, sebelah Barat-Utara Kabupaten Bangkalan bisa dikembangkan kawasan pelabuhan, sebab memiliki kedalaman kolam yang ideal untuk arus keluar-masuk kapal berukuran besar. Selain itu di wilayah belakang pelabuhan perlu dibangun kawasan industri dan pergudangan. Akses dari Surabaya ke Bangkalan kini juga sudah sangat dekat melalui Jembatan Suiramadu.
Prinsipnya jika digarap secara sungguh-sungguh, industrialisasi di Madura bisa berjalan sangat cepat. Kolam pelabuhan kedalamannya ideal, gas ada, jembatan ada, tinggal infrastruktur pendukung lain diperkuat-seperti jalan, dan kelistrikan untuk industri.
Nah, untuk mempercepat itu posisi pemerintah di seluruh Madura harus diperkuat, yakni dijadikan provinsi sendiri. Agar koordinasi dan ekskusinya lebih cepat dan efektif. Jika ini terealisasi, maka Jatim tidak kehilangan Madura, justru yang terjadi akan ber-efek positif karena kantor dari pabrik-pabrik di Madura itu masih akan memilih Kota Surabaya (Jatim) sebagai pusat kegiatannya.
Sektor pariwisata Madura sebenarnya juga sangat potensial. Khususnya potensi yang ada di pulau-pulau kecil gugusan Madura. Pengembangan wisata tidak harus bergaya bebas seperti di luar negeri. Kekuatan agama dan moral bisa tetap dipertahankan di tempat-tempat wisata seperti di beberapa tempat wisata di Malaysia.(win5)
