Capres bermasalah dorong tingginya golput

EDITORIAL I KANALSATU - Ramalan akan terjadi Jokowi effect dalam Pemilu Legislatif 2014 yang baru lalu ternyata tidak terbukti. Jokowi yang sangat populer sebagai capres dari PDIP, ternyata tidak banyak memberikan pengaruh terhadap para pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif. Meskipun hasil survei berbagai lembaga penelitian telah menempatkan Jokowi sebagai capres  pada tingkat elektabilitas yang cukup tinggi sebesar 30%, akan tetapi perolehan suara PDIP hanya sebesar 18%. Pada hal PDIP sebelumnya telah mematok target perolehan suaranya itu sebesar 30%.

Begitu pula perolehan suara partai-partai lainnya rata-rata tidak signifikan. Gerindra dengan mencalonkan Prabowo yang tingkat elektabilatas mencapai 20% berdasarkan berbagai hasil survei, ternyata perolehan suaranya hanya sebesar 11%. Sedangkan perolehan suara Partai Demokrat yang ditargetkan oleh SBY sebesar 15%, hanya mencapai 10%. Kenaikan perolehan suara hanya terjadi pada partai-partai berbasis Islam, namun tidak terlalu tinggi. PPP, PKS, PAN dan PKB  masing-masing mendapat suara antara 6% sampai 8%.  Sementara itu perolehan suara Hanura hanya sebesar 5,6%. Golkar dibandingkan pemilu sebelumnya perolehan suaranya tidak berubah, yakni sebesar 14%. Sehingga dalam pilpres mendatang, tidak ada satu pun partai bisa mengusung capresnya tanpa melakukan koalisi. Karena telah ditetapkan, hanya partai dengan perolehan suara tidak kurang dari 20% boleh mengusung capresnya sendirian.

Koalisi

Koalisi yang dilakukan oleh partai-partai bisa dipastikan akan dimotori oleh tiga partai yang perolehan suaranya paling tinggi, yakni PDIP, Golkar dan Gerindra. PDIP untuk membangun koalisi tingal menggandeng satu partai. Tanda-tandanya adalah Nasdem yang akan berkoalisi dengan PDIP. Sedangkan Golkar tidak ada pilihan dalam membentuk koalisi selain mengajak teman koalisi lamanya, yakni Hanura. Sementara Gerindra dengan capresnya Prabowo Subianto yang dianggap kuda hitam dalam pilpres nanti, lebih cenderung berkoalisi dengan Demokrat. Tanda-tandanya sangat jelas, menjelang Pemilu Prabowo dan SBY, Ketum Partai Demokrat, beberapa kali mengadakan pertemuan tertutup.

Lantas bagaimana dengan partai lainnya, PAN, PKB, PPP dan PKS, yang semuanya adalah partai berbasis Islam ? Kecil kemungkinannya mereka akan berkoalisi. Meski penggabungan perolehan suara diantara mereka dalam Pemilu Legislatif sangat memungkinkan untuk membangun sebuah koalisi, namun mereka akan pragmatis dalam menghadapi pilpres mendatang. Masing-masing dengan perolehan suara mertanggung, akan lebih  suka berkoalisi dengan partai yang berpeluang memenangkan pilpres agar tetap bisa ambil bagian dalam kekuasaan. Jadi bisa dipastikan mereka akan menyebar bergabung dalam koalisi yang dimotori oleh PDIP atau Gerindra.  Hal ini sudah terlihat dilakukan oleh PPP yang menyatakan secara resmi pada Jumat kemarin, menyatakan mendukung Prabowo dari Gerindra sebagai capres 2014.

Oleh sebab itu gagasan Amien Rais maupun Rhoma Irama menyatukan partai-partai Islam dalam sebuah koalisi agar bisa mengusung capres sendiri, sulit terwujut. PAN tampaknya akan segera menyusul PPP. Akan tetapi PAN untuk melakukan koalisi sangat tergantung pada Demokrat. Jika Demokrat jadi berkoalisi dengan Gerindra, PAN akan mengikutinya.

Dagang Sapi

Proses pembentukan koalisi menghadapi Pilpres mendatang, sangat rentan dengan praktek politik “dagang sapi”. Masalahnya hasil Pemilu Legislatif tidak menunjukkan adanya absolute majority, dan pada pilpres mendatang tidak ada incumbent. Sehingga tidak ada partai yang lebih dominan menentukan, tidak ada against all odds. Pembentukan koalisi akan dilakukan melalui negosiasi sepenuhnya diantara partai-partai, yang sulit menghindar dari tawar menawar siapa yang harus jadi cawapres sebagai pendamping capres dari partai yang menjadi motor koalisi dan bagi-bagi kursi dalam kabinet jika koalisi yang dibentuk berhasil memenangkan pilpres. Jadi sangat jauh dari kemungkinan seperti yang digembar-gemborkan oleh sejumlah tokoh partai akhir-akhir ini, bahwa koalisi akan dilakukan oleh partai-partai berdasarkan kesamaan ideologi dan platform. Seperti pada waktu-waktu yang lalu koalisi dilakukan oleh partai-partai hanya atas dasar kepentingan yang berorientasi pada kekuasaan semata.

Semua Capres Bermasalah

Pada Pilpres 2004 dan 2009 terlihat, koalisi partai-partai tidak pernah mempengaruhi calon pemilih dalam menentukan pilihannya. Seorang capres boleh saja diusung rame-rame oleh koalisi sejumlah partai, akan tetapi untuk terpilih sebagai presiden para pemilih yang menentukan. Artinya, pilihan para pemilih terhadap capres tidak ditentukan oleh partai yang mengusungnya, karena keperdulian calon pemilih terhadap partai tidak sebesar terhadap capres. Sehingga perolehan suara partai-partai yang berkoalisi dalam Pemilu Legislatif bukan merupakan parameter perolehan suara capres mereka dalam pilpres.

Tampaknya dalam pilpres mendatang akan banyak pemilih meninggalkan partai yang telah mereka pilih dalam Pemilu Legislatif karena mengusung capres yang tidak mereka kehendaki. Jumlah Golput akan semakin besar, karena semua capres ternyata memiliki masalah yang bisa menimbulkan keenganan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie yang masing-masing dicapreskan oleh Gerindra dan Golkar bermasalah pada masa lalu, Jokowi yang dicapreskan oleh PDIP justru bermasalah pada masa kini berkaitan dengan upaya pemenangannya dalam pilpres mendatang.

Paling Siap

Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie tampaknya paling siap bertarung dalam pilpres mendatang. Penetapan keduanya sebagai capres dilakukan oleh partai masing-masing jauh-jauh hari sebelum Jokowi ditetapkan oleh PDIP. Sejak lama keduanya telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan dan simpati rakyat atas pencalonannya sebagai presiden. Mereka selain bersafari keliling daerah dan pasang iklan di tivi untuk memperkenalkan diri sebagai capres 2014, juga melakukan berbagai survei politik untuk mempengaruhi rakyat agar memberikan dukungan atas pencalonannya.

Besarnya dana untuk membiayai berbagai aktifitas politik menuju kekuasaan, tampaknya tidak menjadi kendala bagi mereka. Karena keduanya adalah orang-orang kaya yang siap mempertaruhkan harta kekayaannya demi mewujutkan ambisinya untuk berkuasa. Aburisal Bakrie dan Prabowo adalah pemilik banyak perusahaan di dalam mau pun luar negeri dengan harta kekayaan triliunan. Keduanya memiliki syahwat yang kuat untuk berkuasa. Di awal reformasi, keduanya pernah bersaing dalam konvensi pemilihan capres yang diadakan oleh Partai Golkar. Kini sangat mungkin bagi mereka membeli suara dari seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk memenangkan pilpres mendatang.

Akan tetapi kekuatan finansial bukan satu-satunya faktor yang bisa memberikan kemenangan dalam pilpres mendatang, apalagi bagi Prabowo dan Ical. Keduanya punya track rekord yang akan mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap pencalonannya sebagai presiden. Masih banyak orang yang ingat keduanya menjadi besar dan sukses pada masa orba yang penuh dengan kebebasan untuk berbagai praktek korupsi terutama dikalangan elit dan lingkaran kekuasaan.

Pelanggaran Berat HAM

Prabowo, menantu Soeharto, memiliki karier militer yang cemerlang. Dia pernah menjadi Pangkostrad yang membawahi pasukan elit Kopasus. Namun diakhir era orde baru DKM (Dewan Kehormatan Militer) memaksanya meninggalkan militer, karena diduga kuat berada  dibalik penculikan sejumlah aktivis pro demokrasi yang sampai saat ini tidak diketahui dimana rimbanya. Sejak saat itu dia alih profesi menjadi pengusaha. Bersama adiknya, Hashim Joyohadikusumo, dia menjalankan sejumlah bisnis didalam dan luar negeri.

Pencalonan Prabowo sebagai capres dalam pilpres mendatang memperlihatkan, khalayak seakan-akan telah melupakan kasus penculikan itu. Banyak kalangan berharap dia akan muncul menjadi anti thesis dari kepemimpinan SBY yang penuh keraguan dan tak punya ketegasan. Itulah sebabnya Prabowo sebagai capres lumayan populer. Tingkat elektabalitasnya yang mencapai angka 20% berdasarkan berbagai hasil survei politik telah menempatkan Prabowo sebagai kuda hitam dalam pilpres mendatang. Kendati demikian pemerintah Amerika Serikat tetap melakukan pencekalan terhadap dia, karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap HAM. Begitu pula keluarga korban dan para aktivis HAM tak henti-hentinya mempersoalkan kasus itu. Mereka menuntut pemerintah mengungkap dan melakukan pengusutan terhadap kasus yang makin menambah tebal lembaran hitam sejarah orba di bawah kepemimpinan rezim otoriter Soeharto.

Menimbulkan Penderitaan Banyak Orang

Aburizal Bakrie atau Ical adalah pengusaha yang berhasil membesarkan dinasti perusahaan keluarga Bakrie. Pada masa orba Ical yang pernah menjadi Ketua Kadin memperoleh keleluasaan memperluas bisnis keluarganya ke berbagai sektor. Bisnisnya semula adalah perkebunan, kemudian merambah kemana-mana berhasil memasuki bisnis pertambangan, properti, perhotelan, perbankan, komunikasi dan juga media. Oleh majalah Forbes ia sempat dimasukkan dalam daftar salah satu orang terkaya di Indonesia.

Belakangan terungkap salah satu perusahaannya melakukan penggelapan pajak. Bahkan ia pun tidak segan lepas tangan terhadap penderitaan banyak orang yang ditimbulkan oleh kecerobohan Lapindo, salah satu perusahaan pertambangan gas miliknya, saat melakukan eksplorasi di Porong Sidoarjo. Ical yang saat itu menjadi Menko Kesra dengan mudahnya mengalihkan bencana banjir lumpur akibat kecerobohan perusahaannya, menjadi bencana alam yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena keenganannya membayar ganti kerugian atas penderitaan ribuan warga oleh banjir lumpur yang sampai saat ini terus berlangsung tak henti-hentinya menelan ribuan hektar wilayah pertanian, pemukiman padat dan industri dengan berbagai infra strukturnya. Kedua kasus yang muncul belum lama itu diduga menyebabkan tingkat elektabilatasnya sebagai capres sangat rendah.

Kepentingan Asing

Akan halnya Jokowi, sebagai capres sebenarnya berbanding terbalik dengan Prabowo mau pun Ical. Dalam menghadapi pertarungan perebutan kursi presiden mendatang kekuatan finansialnya jauh dibawah kedua capres tersebut. Semula Jokowi adalah Walikota Solo yang menjadi populer setelah memenangkan Pilgub DKI beberapa tahun silam. Dia menjadi femonal karena berhasil menundukkan Fauzi Bowo, incumbent, yang didukung oleh kekuatan finansial tak terbatas. Karena itu banyak orang dikalangan elit PDIP mendesak Megawati agar mencalonkannya dalam Pilpres 2014.

Akan tetapi langkah politik Jokowi terdorong oleh kegamangannya menghadapi pilpres mendatang akibat perolehan suara PDIP dalam Pemilu Legislatif yang tidak sesuai dengan target, kuat mengindikasikan pencapresannya sedang didisain oleh CSIS (Centre Studies International Strategy). Yakni, sebuah lembaga yang dikendalikan oleh kekuatan politik dan ekonomi dari kalangan etnis yang sangat berorientasi kepada Amerika dan dalam segala zaman selalu dekat dengan pusat kekuasaan. Pada masa orba CSIS dikenal sebagai think tank rezim yang berkuasa, yang sangat berpengaruh terhadap berbagai kebijakan politik dan ekonomi. Pada Pemilu 2004, CSIS ikut mendorong berbagai elemen masyarakat, LSM dan Ormas, untuk mendukung pencapresan SBY.

Kini CSIS berusaha menanamkan pengaruhnya terhadap Jokowi yang dinilai potensial menjadi penguasa pasca SBY. Sebagaimana terlihat beberapa waktu lalu, adalah CSIS yang mendekatkan Jokowi dengan James Riadi, pengusaha dari kelompok Arkansas Connection yang memiliki kedekatan dengan para politisi dari Partai Demokrat di Amerika. Adalah CSIS pula yang mempertemukan Megawati dan Jokowi dengan Robert O Blacke, Dubes Amerika, yang didampingi oleh Dubes Vatikan dan sejumlah Dubes negara asing lainnya di rumah Jacob Sutoyo, pengusaha properti dan hotel yang pernah menjadi Dewan Pengawas CSIS. Pertemuan yang dilakukan Senin pekan lalu, tampaknya bukan hanya untuk memperoleh dukungan finansial dari kalangan pengusaha etnis, akan tetapi juga dukungan politik dari berbagai negara asing, terutama Amerika.

Semakin jelas bahwa CSIS punya agenda tersembunyi untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014. Mengingat Jacob Sutoyo adalah anggota Komisi Trilateral (Trilateral Commision), sebuah lembaga yang didirikan oleh para politisi dan ekonom neo konservatif di Amerika dengan tujuan untuk membentuk tatanan dunia baru yang kuat melalui penguasaan ladang-ladang minyak di dunia. Apabila Jokowi berkuasa karena memenangkan perebutan kursi presiden pada pilpres mendatang tampaknya negeri ini tidak akan bisa berdikari, berdiri diatas kaki sendiri, seperti kata Soekarno yang sering dikutip oleh Megawati. Karena negeri ini secara politik mau pun ekonomi akan tetap ditentukan oleh kepentingan asing, terutama Amerika.

Begitulah adanya para capres yang akan berlaga dalam pilpres mendatang. Semuanya memiliki kaitan dengan kekuatan lama, baik langsung mau pun tidak langsung, yang telah mencederai bangsa ini dalam kurun waktu yang cukup panjang. Memang munculnya mereka dalam pilpres mendatang adalah hal yang wajar dalam sebuah sistem politik yang demokratis, yang penuh dengan keterbukaan dan makin memberikan peluang kepada siapa pun untuk memimpin bangsa ini. Akan tetapi sebagai bangsa yang makin terdidik kita perlu menyikapi dengan kritis agar tidak gampang terkecoh oleh tampilnya mereka pada pentas politik menjelang pilpres 2014. Adalah hak politik setiap warga negara untuk memilih atau tidak memilih dalam pilpres mendatang.(*)