Presiden 2014, di bawah bayang-bayang Mega vs bayangan masa lalu

 KANALSATU - Pentas politik menjelang pilpres 2014 pada hari-hari ini makin sarat dengan tontonan tingkah polah para politisi dalam meraih kekuasaan. Terlihat, apa pun mereka lakukan demi kekuasaan. Negosiasi diantara partai-partai yang intensif untuk membangun koalisi mempertontonkan, bahwa perbedaan ideologi tidak akan pernah bisa menghalangi upaya para politisi mewujutkan keinginannya untuk berkuasa.

Bahkan diantara para politisi se-ideologi tak segan bertikai sengit agar bisa ikut ambil bagian dalam kekuasaan mendatang, sebagaimana telah dipertontonkan oleh para politisi PPP ketika menetapkan berkoalisi dengan Gerindra dan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.

Tak jauh berbeda adalah perilaku politik yang dipertontonkan oleh para politisi PKB. Mereka begitu mudahnya mencampakkan Rhoma Irama, si raja dangdut,  yang telah dimanfaatkan untuk meningkatkan perolehan suara PKB dalam Pileg yang baru lalu, hanya agar bisa diangkut oleh gerbong koalisi PDIP yang memiliki peluang memenangkan pilpres. Nasib serupa juga dialami oleh Dahlan Iskan. Meski dia telah ditetapkan sebagai pemenang konvensi Partai Demokrat, namun SBY tak berniat mencapreskannya dalam pilpres kali ini.

Begitu pula para politisi gaek seakan-akan tidak bisa mengendurkan syahwatnya untuk berkuasa, karena tak segan-segan melakukan manuver politik agar terangkut oleh gerbong kereta menuju kekuasaan mendatang. Seperti diperlihatkan oleh Amien Rais yang sempat mendorong partai-partai berbasis Islam membentuk kekuatan sendiri sebagai poros tengah menghadapi Pilpres mendatang, serta Akbar Tanjung yang berkeinginan mengevaluasi pencapresan ARB, Ketua Umum Golkar.

Akan tetapi diantara berbagai perilaku politik yang dipertontonkan oleh para politisi itu, tidak ada yang sebanding dengan Megawati, Ketua Umum PDIP. Demi mencalonkan Jokowi sebagai presiden, dia tak segan-segan melanggar janjinya untuk melakukan hal serupa kepada Prabowo, pendampingnya dalam Pilpres 2009 lalu. 

Tak Lazim 

Semuanya itu menunjukkan, adalah hal yang biasa bagi para politisi tidak mendasarkan perilaku politiknya pada etika politik. Saling jegal, melakukan pengkhianatan atau menikam dari belakang meski merupakan perilaku politik yang tidak etis, namun terbiasa mereka lakukan. Sanksi terhadap perilaku politik  seperti itu memang ada, namun lebih berupa sanksi moral. Biasanya publik akan menganggap tidak bermoral dan merasa enggan memberikan dukungan pada pelakunya.  

Karena itu terasa aneh dan tidak seperti biasanya reaksi publik yang muncul terhadap pengingkaran Megawati atas kesepakatan yang pernah dibuat bersama Prabowo di Batutulis. Megawati seakan-akan justru memperoleh dukungan publik atas perilaku politiknya itu. Sebaliknya kubu Prabowo mengalami kegagalan ketika berusaha membentuk opini publik bahwa pelanggaran kesepakatan Batutulis itu merupakan kesewenang-wenangan dan pendzoliman terhadap Prabowo oleh Megawati. Prabowo bukannya memperoleh dukungan publik, justru muncul banyak kecaman atas pelanggaran HAM yang pernah dituduhkan kepadanya pada masa orba.

Itulah susahnya bagi tokoh politik dan militer yang pernah menjadi bagian dari Orde Baru ketika kini berusaha tampil lagi diatas panggung politik.  Publik pasti akan mencari-cari keterlibatannya dalam dosa-dosa yang pernah dibuat oleh rezim penguasa Orde Baru. Apalagi terhadap Prabowo yang pernah jadi menantu Soeharto, publik pasti belum lupa dengan hilangnya sejumlah aktivis pro demokrasi yang memaksa dia meninggalkan karier militernya di akhir era Orde Baru.

Itulah sebabnya Megawati banyak memperoleh dukungan. Terutama dari kalangan yang masih belum bisa memaafkan dosa-dosa pemerintahan rezim orba dimasa lalu. Mereka tanpa diminta pasti tergerak memberikan dukungan kepadanya.

Akan tetapi banyaknya dukungan terhadap Megawati bukan berarti bisa membenarkan perilaku politiknya itu. Sebagaimana terlihat, pada umumnya para pendukung Megawati bahkan yang berasal dari kalangan kampus yang disebut-sebut sebagai kaum intelektual dalam berbagai debat dan komentar di televisi, tidak ada yang bisa memberikan alasan pembenar yang tepat atas pengingkaran kesepakatan Batutulis itu.

Stigma sebagai pelanggar HAM yang melekat pada Prabowo tampaknya telah membutakan mata banyak orang dalam melihat kebenaran. Akan tetapi siapa pun Prabowo, tak boleh dilupakan adalah besarnya dukungan publik terhadap pencalonannya sebagai presiden dalam pilpres mendatang. Berbagai survei politik telah menempatkan Prabowo pada tingkat elektabilitas sebesar 20%. Memang masih berada di bawah tingkat elektabilitas Jokowi sebesar 28%.

Akan tetapi yang menarik, Prabowo memperoleh dukungan yang menyebabkannya menjadi kuda hitam dalam pilpres mendatang itu adalah karena keberhasilannya memberikan gambaran pada publik bahwa dia adalah anti thesis dari kepemimpinan SBY yang tidak tegas dan peragu. Sikap dan ketegasan Prabowo diharapkan oleh banyak kalangan bisa menjadi alternatif dari kepemimpinan SBY yang telah mengecewakan rakyat karena ketidaktegasannya menghadapi berbagai kasus korupsi yang banyak melibatkan elit politik disekitarnya.

Mudah Diatur 

Sementara itu Megawati melalui pencalonan Jokowi sebagai presiden sama sekali tidak memberikan gambaran bagaimana semestinya pemerintahan yang baik di masa depan. Ia cuma menegaskan memberikan mandat kepada Jokowi sebagai capres 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi hanya dikukuhkan oleh Megawati untuk mewakilinya dalam pilpres mendatang. Sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran apabila kelak Jokowi berhasil menjadi presiden akan menjadi tak lebih dari sekadar boneka yang mudah diatur dan dikendalikan oleh Megawati.

Megawati yang sebenarnya sangat berhasrat untuk berkuasa kembali tampaknya telah menyadari, tidak memungkinkan untuk mencalonkan dirinya dalam pilpres kali ini. Karena  tingkat elektabilitasnya berdasarkan berbagai survei politik sangat jauh di bawah Jokowi. Namun karena syahwatnya untuk berkuasa begitu besar, ia pun tidak ingin kehilangan kesempatan untuk berkuasa kembali. Sehingga lebih baik baginya untuk mencapreskan Jokowi dan memilih untuk berperan sebagai king maker yang akan menentukan segalanya jika kelak Jokowi berhasil menjadi presiden.

Artinya adalah jelas, bagi Megawati boleh saja kelak Jokowi menjadi Presiden, namun tetap dia yang akan menentukannya. Sehingga jika Jokowi menang dalam pilpres kali ini, Megawati akan sangat menentukan dan bukan mustahil akan membuat penyelenggaraan pemerintahan tidak jauh berbeda dengan pemerintahannya pada masa lalu.

Sejarah menunjukkan, selama masa pemerintahan Megawati betapa mudahnya konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas  MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya memberantas korupsi.

Terlihat bahwa pemerintah (saat itu) masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang nota bene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Terjadi penjualan asset negara oleh Meneg BUMN, Laksamana Sukardi, dan berbagai kasus korupsi mulai merebak di lembaga perwakilan rakyat di daerah mau pun pusat.

Fakta bahwa Jokowi adalah representasi Megawati. Terlihat berbagai langkah politik yang dilakukan oleh Jokowi dalam pencapresannya, mulai dari penggalangan dukungan, pembentukan koalisi sampai penetapan cawapres pendamping Jokowi, semuanya ditentukan oleh Megawati. Bahkan penggalangan dukungan dari para konglomerat dan jaringan bisnis, Megawati pula yang mengatur dan menentukannya. Ini adalah pertanda yang sangat mengkhawatirkan apabila Jokowi berhasil memenangkan Pilpres kali ini. Bukan mustahil akan terulang kembali penyelenggaraan pemerintahan era Megawati lalu yang lebih menonjolkan otoritas kekuasaan hingga mengakibatkan hukum menjadi tidak berwibawa.

Pada Pilpres 2014 nanti, semua sepenuhnya kembali kepada masyarakat sebagai pemilih. Dan hanya Jokowi dan Prabowo yang akan menjadi pilihan rakyat dalam pilpres kali ini. Keduanya akan head to head, via a vis – opposite, saling berhadapan. Diantara mereka berdua, siapa yang mampu menjawab kekecewaan publik terhadap Pemerintahan SBY - yang dalam dua periode kepemimpinannya tidak berhasil membuktikan bebas dari korupsi, itulah yang akan terpilih sebagai Presiden mendatang.

Prabowo atau Jokowi ? Prabowo Subianto yang terlanjur dicap sebagai pelanggar HAM pada masa lalu (langkahnya sering tersandera bayang-bayang masa lalu), ataukah Jokowi yang dipersepsikan publik sebagai sosok yang berada di bawah bayang-bayang Ketum PDIP Megawati? Keduanya sama-sama mengedepankan konsep dan program yang sebenarnya relatif (hampir) sama. Ekonomi pangan, kemaritiman, penegakan hukum adalah isu-isu strategis yang dibawa ke panggung perebutan kekuasaan kali ini.

Pertanyaannya, mungkinkah presiden terpilih 2014 bisa melakukan perubahan signifikan terhadap kehidupan Indonesia ke lebih baik ? Bisa menyelesaikan persoalan-persoalan besar bangsa –, sementara supra struktur & infrastruktur sosial-politik yang tersedia masih sama, sistemnya sama, pelakunya sama, aspek penegakan hukum masih akan sama, pejabat Kejaksaan di semua lini orangnya masih sama, begitu juga di Kepolisian dan Kehakiman. Para broker kasus (markus) orang-orangnya juga masih sama.

Prilaku birokrasi sebagai pelaksana pemerintahan (pusat hingga daerah) masih sama buruknya, pejabat penting di semua kementerian juga masih sama orangnya (kecuali pejabat menterinya yang beda). Sebagian besar kursi dewan di Senayan juga masih diduduki oleh orang-orang yang hampir sama. Para pengusaha besar di belakang penguasa (terpilih) juga masih sama orangnya - dari itu ke itu.

Meski demikian, anda harus tetap memilih salah satu dari keduanya. Mana yang terbaik. Kalupun sama-sama baik, tentu tetap ada yang lebih baik. Pada kondisi jumud seperti saat ini di semua lini pemerintahan, tentu dibutuhkan kepemimpinan yang lebih tegas dan berani untuk melakukan reformasi birokrasi & kebijakan. Ibarat mengayuh becak yang sama di atas jalan rusak yang sama, tentu yang lebih memiliki kapasitas yang akan sampai lebih dulu di tujuan. ***