Memilih pemimpin di era demokrasi kebablasan

Kerumitan penataan dan pengelolaan demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan pada sebuah negara akan melahirkan sebuah pemerintahan totaliter. Biasanya pemerintahan totaliter muncul ketika kerumitan penyelenggaraan demokrasi menimbulkan kekacauan dan anarkhi yang membuat banyak orang merasa hidupnya tidak nyaman dan aman. 

Seperti yang terjadi belakangan ini di Thailand, merebaknya kekacauan dan anarkhi dimana-mana karena konflik horisontal diantara rakyatnya yang hanyut terbawa oleh pertikaian berlarut-larut diantara kelompok oposisi dan pemerintah telah mendorong militer melakukan kudeta, mengambil alih pemerintahan sipil yang (over) demokratis.

Di tengah demokratisasi yang melanda sebagian besar negara di berbagai belahan bumi, kudeta yang dilakukan oleh militer di Thailand itu tentu saja menimbulkan kecaman dari banyak negara. Bahkan Amerika telah memberikan sanksi menghentikan bantuan milter kepada Thailand.

Akan tetapi militer tampaknya tidak akan surut dari tindakannya dalam menghadapi kekacauan politik di negeri gajah putih itu. Karena tindakannya itu selain direstui oleh Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej, yang sangat dihormati rakyatnya, juga disambut baik oleh sebagian rakyat Thailand yang menginginkan keadaan pulih kembali tanpa kekacauan dan anarkhisme.

Thailand sebenarnya hanya merupakan salah satu diantara banyak negara di dunia yang mengalami paradoks dalam kehidupan politiknya. Yakni terjadinya perubahan sistem politik yang saling berlawanan pada sebuah negara, dari demokratis berganti totaliter atau sebaliknya. Bagaimana hal itu bisa terjadi ?

Ada dua hal yang menyebabkannya. Pertama karena totaliterisme selalu menindas dan mengekang kebebasan sehingga sebuah sistem politik tak pernah bisa diselenggarakan untuk selamanya. Keinginan rakyat yang makin kuat untuk memperoleh kebebasan akan mengakhiri totaliterisme dan melahirkan demokrasi.

Kedua, ketika demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang memberikan kebebasan pada rakyatnya mengalami kegagalan untuk mengatasi kerumitan politik, memberikan peluang munculnya totaliterisme. Karena kerumitan politik itu ketika tak teratasi akan selalu menciptakan kekacauan dan anarkhi yang mendorong banyak orang dengan mudahnya berpaling kepada totaliterisme.

Mereka rela menyerahkan kebebasan yang diperoleh di bawah pemerintahan demokratis kepada penguasa totaliter demi normalnya kembali keadaan yang kacau dan anarkhis. Biasanya penguasa totaliter adalah militer yang akan dengan mudahnya menggunakan bedil sebagai kekuatan politik untuk memulihkan kembali keadaan yang kacau balau.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, paradoks dalam kehidupan politik bisa disaksikan telah terjadi di berbagai belahan bumi ini. Termasuk Indonesia yang kini menjalankan sistem politik demokratis, juga pernah mengalami totaliterisme dalam kurun waktu yang sangat lama akibat kerumitan penyelenggaraan demokrasi.

Pada awalnya Indonesia yang lahir karena berakhirnya kolonialisme, di bawah kepemimpinan Soekarno – Hatta telah memilih menjadi sebuah negara dengan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis. Akan tetapi kerumitan situasi yang dialami oleh Indonesia sebagai sebuah negara baru mendorong Soekarno mengubah sistem politik menjadi Demokrasi Terpimpin yang sebenarya tak lebih dari totaliterisme. Soekarno yang ditetapkan oleh parlemen sebagai Presiden seumur hidup akhirnya dimakzulkan oleh militer yang ternyata lebih totaliter dan menindas dalam menyelenggarakan pemerintahan selanjutnya.

Setelah 32 tahun berkuasa pemerintahan totaliter Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto bubar, karena tak mampu membendung gerakan pro demokrasi yang makin marak dan meluas di kalangan rakyat hingga mencapai puncaknya pada tahun 1998. Perputaran kehidupan politik ini niscaya akan terus berulang dan berputar kepada dua kutub determinant sistem politik yang pernah ada: yakni totalisme kepemimpinan, demokrasi, totalisme demokrasi totalisme...,...demikian seterusnya.

Sejak saat itu sistem politik di Indonesia berganti dari totaliter menjadi demokratis kembali. Lantas akankah Indonesia mengalami paradoks lagi dalam kehidupan politiknya? Akankah demokrasi berubah kembali menjadi totaliterisme ?

Kegelisahan masyarakat selama lima belas tahun dibawah pemerintahan yang demokratis mengindikasikan, bahwa bukan mustahil totaliterisme akan muncul kembali.

Sebagaimana terlihat sejak beberapa tahun terakhir ini makin banyak orang merasa hidup dizaman demokrasi sekarang ini banyak menemui kesulitan dan kesusahan, merasa tidak nyaman dan aman. Sehingga makin banyak pertanda adanya keinginan mereka untuk kembali kepada masa lalu yang dianggap telah memberikan kehidupan yang lebih baik dibandingkan sekarang.

“Piye kabare, isih enak zamanku biyen to ?”, adalah sebuah ungkapan yang makin populer untuk mengingatkan, bahwa kehidupan pada era demokrasi sekarang ini tidak enak dibandingkan sebelumnya. Ungkapan yang makin banyak terpampang dengan latar belakang photo Soeharto sebagai disain kaos atau berupa poster itu menunjukkan, makin banyak orang sengaja mengekspresikan keinginannya agar keadaan bisa kembali seperti pada masa orba yang dirasakan telah memberikan kehidupan yang lebih baik meski harus merelakan sebagian hak azazi demokrasi-nya.

Tidak salah masyarakat punya keinginan seperti itu. Karena demokrasi yang kita selenggarakan selama ini ternyata tidak kunjung memenuhi harapan masyarakat. Yakni belum berhasil menjadi sistem politik yang mampu menjadi wadah untuk kebebasan, dan memberikan peluang untuk mencapai kesejahteraan bersama ditengah kemajemukan masyarakat. Sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi makin melebar dan anarkhisme gampang merebak dimana-mana.

Seperti yang kita lihat dan rasakan bersama selama ini, kesetaraan yang menjadi salah satu prinsip dalam kehidupan demokrasi telah berganti dengan strata sosial yang memisahkan manusia ke dalam kelas-kelas. Feodalisme, paham yang menyatakan, bahwa manusia dilahirkan berbeda dan tidak setara, kini menjadi pandangan umum masyarakat. Orang-orang miskin, terpinggirkan dari masyarakat, karena ketidakberdayaan mereka. Seluruh tata politik, ekonomi, hukum, dan bahkan budaya hanya menguntungkan orang-orang kaya.

Sementara itu penyelenggaraan pemerintahan lebih memperhatikan kepentingan orang kaya dan pedagang, karena lebih banyak diatur dan ditentukan oleh mereka yang pada umumnya cuma mencari keuntungan semata, sehingga celah untuk korupsi makin menganga lebar. Beragam UU dibuat, namun pelaksanaannya selalu bermasalah, karena tidak pernah dijalankan dengan konsisten. Kepastian hukum masih menjadi mimpi, karena hukum yang berlaku dikangkangi oleh kelompok-kelompok masyarakat yang merusak dan anarhkis. 

Semuanya itu menunjukkan, Indonesia sesungguhnya hanya sebuah komunitas politik yang berjalan tanpa arah karena tiadanya kepemimpinan yang jelas.  Inilah sebenarnya persoalan yang harus segera diatasi tanpa perlu membangkitkan kembali totaliterisme. Karena masih banyak cara yang demokratis untuk mengatasinya. Diantaranya adalah dengan menggunakan salah satu instrumen demokrasi, yakni pemilihan presiden yang dalam waktu dekat segera diadakan, untuk mencari dan memperoleh kepemimpinan yang jelas dalam arti memiliki integitas dan ketegasan termasuk keberanian menghadapi tantangan untuk mewujutkan kemaslahatan masyarakat. Untuk itu bagi rakyat para pemilih yang akan menentukan pilpres 2014 tentunya tidak terlalu sulit untuk memilih siapa diantara capres Jokowi dan Prabowo, yang cocok dan pantas untuk menjadi pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini.

Keduanya sebagai capres memang sangat populer dikenal rakyat. Jokowi dikenal sangat taat kepada atasannya, Megawati, Ketum PDIP,  dan suka blusukan ke pasar-pasar untuk menyapa para pedagang dan ibu-ibu yang sedang berbelanja agar dianggap dekat dengan rakyat kecil.

Sedangkan Prabowo dikenal sebagai sosok yang kontroversial karena lugas berbicara, memiliki nyali dan pantang mundur dalam menghadapi berbagai tudingan negatif yang dilancarkan lawan-lawan politiknya untuk menggagalkan pencalonannya sebagai presiden mendatang.

Jadi sangat jelas siapa diantara mereka berdua yang paling pas menjadi pemimpin mendatang dengan kriteria memiliki integritas, tegas dan berani menghadapi tantangan.***