Demokrasi Wani Piro

KANALSATU - “Demokrasi Wani Piro” salah satu kalimat yang muncul dari capres Prabowo Subianto saat Debat capres di tv – beberapa hari lalu - membuktikan kebenaran dugaan publik. Prabowo yang tampil sendirian berhadapan dengan Jokowi yang juga sendirian, seperti dugaan banyak orang, capres nomor urut satu ini lebih unggul. Baik dari sisi penampilan maupun kemampuan retorika untuk menjelaskan substansi masalah perekonomian yang diperdebatkan.

Karena lebih mampu menjelaskan sejumlah persoalan nyata yang perlu segera diatasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan terlihat lebih ideologis ketika menjelaskan pandangannya tentang ekonomi makro dibandingkan Jokowi yang lebih banyak menjelaskan masalah perekonomian hanya berdasarkan pada pengalamannya sebagai kepala daerah semata.

Oleh sebab itu debat capres dan cawapres di tv pekan lalu terlihat jauh lebih menarik dibandingkan debat capres semalam. Prabowo yang didampingi Hata Rajasa dalam debat saat itu, berhasil menyita perhatian publik karena penjelasannya tentang pelanggaran HAM. Mungkin telah ratusan kali Prabowo menjelaskan didepan banyak orang mengenai masalah yang memaksanya menghentikan karier militernya itu, akan tetapi penjelasannya kali itu untuk menjawab pertanyaan JK yang mendampingi Jokowi, terasa lebih memukau.

Penjelasannya meski disampaikan dengan emosional, justru berhasil memberikan pencerahan kepada publik tentang peran dan tugas aparat militer, bahwa dalam segala situasi tak akan pernah lepas dari tanggung jawab sebagai pelindung HAM bagi masyarakat banyak. Ucapannya yang menyebut dirinya adalah “pelindung HAM yang keras” meyiratkan pengakuannya, bahwa ia tak bisa menghindari melakukan pelanggaran HAM demi melindungi rakyat yang tidak bersalah dari tindakan merusak dan anarkhi. HAM yang juga dimiliki rakyat justru perlu dilindungi meski harus melanggar HAM sekelompok orang yang mengacau. Ia ikhlas menerima pemberhentiannya dari militer karena merasa bertanggung jawab ketika bawahannya dianggap melanggar HAM. “Pengikut tak pernah salah, yang salah adalah pemimpinnya”, katanya.

Untuk menepis tudingan sebagai pelanggar HAM, Prabowo tidak menjawab dengan membeberkan fakta, melainkan dengan sebuah sikap. Sehingga dari penjelasannya itu meski publik tidak memperoleh kejelasan tentang apa yang sebenarnya telah dia lakukan, akan tetapi memperoleh pemahaman tentang siapa dia sesungguhnya. Yakni seorang capres dengan karakter dan mental gigih, pemberani, tegas dan penuh tanggung jawab, yang saat ini memang sedang dirindukan rakyat karena tidak pernah terlihat ada pada para pemimpin.

Pendek kata, melalui debat capres-cawapres saat itu Prabowo berhasil menjawab kerinduan banyak orang tentang pemimpin yang kehadirannya sedang dinantikan.  Karena itu tudingan pelanggaran HAM yang seakan-akan telah menjadi stigma bagi Prabowo tampaknya tidak akan terlalu mempengaruhi khalayak yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2014. Contohnya adalah surat keputusan DKP tentang pemberhentian Prabowo sebagai mililter berpangkat Letjen. Meski SK DKP itu kini beredar luas, namun hanya menimbulkan silang pendapat mengenai keabsahannya dan keasliannya, sehingga makin membuka mata banyak orang adalah sengaja didedarkan untuk mengganjal laju Prabowo menuju Pilpres 2014.

Apalagi indikasinya sangat kuat pelaku penyebaran SK DKP yang diragukan kebenarannya itu adalah rival lama Prabowo, para jenderal yang pada masa Orba adalah loyalist Soeharto. Jadi tak mengeherankan jika kini mereka bermunculan dan bergabung dalam kubu Jokowi – JK. Jelas adalah karena mereka masih belum bisa melupakan dan tidak bisa menerima keberanian Prabowo meminta Soeharto, mertuanya, mengundurkan diri sebagai presiden menjelang runtuhnya rezim orba. Hal ini justru mengingatkan publik, bahwa mereka adalah pelanggar HAM yang sebenarnya, yang ingin berperan kembali dalam penyelenggaraan negara apabila Jokowi berhasi memenangkan pilpres nanti.

Para konglomerat penyebab kehancuran perekonomian juga termasuk dalam kelompok yang tidak menginginkan Prabowo memenangkan Pilpres 2014. Karena menjelang runtuhnya rezim orba mereka sempat lari tunggang langgang ke luar negeri oleh ketakutannya sendiri terhadap Prabowo yang diisukan berniat menertibkan mereka. Sehingga tak aneh, mereka yang sejak lama juga berbisnis dan berkolusi dengan para jendral itu ternyata lebih dahulu berada di kubu Jokowi – JK.

Rumor yang merebak tentang mahar sebesar 2 T yang mereka serahkan kepada Megawati agar JK diterima sebagai cawapres pendamping Jokowi, menguatkan dugaan tentang peran mereka sebagai sandaran finansial bagi Jokowi-JK untuk membiayai dan memenangkan pilpres. Tampaknya motif mereka mengambil peran seperti itu adalah agar tetap bisa mempengaruhi pemerintah untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang menguntungkan mereka, apabila Jokowi-JK berhasil memenangkan pilpres.

Dalam debat capres-cawapres, Prabowo sempat melontarkan ungkapan yang terasa cukup mengena terhadap para pengusaha yang ada dibelakang kubu Jokowi-JK itu. “Demokrasi yang benar bukanlah demokrasi wani piro”, katanya, untuk menyatakan keenganannya terhadap demokrasi yang ditentukan oleh uang.

Hal ini menunjukkan, Prabowo sangat menghormati demokrasi dalam arti siap menjaga kemurnian proses demokrasi dalam kehidupan politik termasuk pada berbagai moment politik seperti pilpres 2014 yang dia ikuti. Sungguh terasa melegakan, karena jika hal itu diartikan lebih lanjut menyiratkan, bahwa ternyata Prabowo dalam menjalani proses demokrasi menuju kekuasaan bukan orang yang pragmatis, yang bersedia melakukan apa pun, termasuk melakukan jual beli keputusan dan kebijakan agar memperoleh kesempatan berkuasa atau hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan finansial.

Ditengah banyaknya pemimpin dengan pragmatisme semacam itu, munculnya Prabowo sebagai capres merupakan berkah bagi rakyat yang sedang mencari pemimpin sejati dalam arti mampu memimpin dengan benar. Pemimpin sejati seperti itu hanya  bisa didapatkan dari pemimpin yang selalu mendahulukan kepentingan rakyat yang dipimpinnya dari pada kepentingannya sendiri. Mudah-mudahan dalam Pilpres 2014 rakyat tidak akan salah pilih siapa sesungguhnya diantara para capres yang mampu menjadi pemimpin sejati.*