Jokowi - JK. lebih militeristik

KANALSATU -  Setelah 32 tahun rakyat mengalami masa pemerintahan militeristik yang represif oleh rezim orde baru dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, adalah wajar jika sampai saat ini masih ada kekhawatiran terhadap kembalinya militerisme. Akan tetapi menjadi tidak benar jika kekhawatiran itu diartikan sebagai anti terhadap militer. Karena militer dan militerisme adalah dua hal yang berbeda.

Militer selalu dibutuhkan oleh pemerintahan sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga teritori Indonesia terhadap segala macam bentuk ancaman oleh pihak asing.  Sedangkan militerisme adalah karakter yang tidak hanya ada pada kalangan tentara, akan tetapi juga dikalangan sipil. Artinya sipil pun punya karakter militeristik, yang selalu mengedepankan cara-cara represif, pemaksaan, kekerasan dan bahkan peperangan untuk mencapai tujuan.

Kerap terlihat sebuah pemerintahan yang dipimpin orang sipil lebih militeristik dibandingkan militer. Contoh ekstrimnya adalah Hitler selama memimpin Jerman pada awal abad ke-20. Hitler yang berhasil menjadi pemimpin nasional di Jerman melalui proses demokrasi, justru menghancurkan pemerintahan demokratis dan menggantikannya dengan pemerintahan yang fasis militeristik.

Dengan menggunakan kekuatan politik retorikanya ia leluasa melakukan genosida terhadap orang Yahudi dan mengobarkan peperangan dengan negara-negara tetangganya yang kemudian meluas menjadi PD II.

Sedangkan di Indonesia berbagai pemerintahan yang silih berganti di era demokrasi, di bawah kepemimpinan militer maupun sipil, memiliki kecenderungan militeristik. Banyak persoalan yang timbul diatasi dengan cara-cara militeristik, sehingga menimbulkan pelanggaran HAM.

Pembunuhan Munir, aktivis HAM dan Theys Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua, terjadi ketika pemerintahan dipimpin Megawati yang berasal dari kalangan sipil. Pengerahan militer untuk menghadapi aksi-aksi buruh kerap dilakukan selama masa pemerintahan dipimpin oleh SBY yang berasal dari kalangan militer.

Karena itu pilpres 2014 sebagai proses demokrasi menuju kekuasaan, perlu dijaga agar tidak melahirkan pemimpin yang militeristik. Setiap capres perlu dicermati, bukan hanya pada masa lalunya tapi jauh lebih penting terhadap kecenderungan dan perilaku politiknya kini terutama dalam upayanya memenangkan pilpres, agar diketahui siapakah yang paling mungkin akan menjadikan pemerintahan kedepan sebagai pemerintahan yang militeristik.

Bagi setiap orang yang merasa sebagai bagian dari civil society pasti setuju tidak memberikan dukungan kepada capres yang memiliki kemungkinan seperti itu.

Pilpres 2014 diikuti oleh pasangan capres – cawapres Prabowo – Hata dan Jokowi – JK. Keduanya memang rentan terhadap munculnya kembali militerisme jika dilihat dari dukungan yang diperoleh masing-masing dari puluhan jenderal purnawirawan yang selama ini dikenal sebagai tokoh-tokoh militer.

Banyak diantara mereka dikenal sebagai pelanggar HAM ketika masih aktif sebagai militer. Mereka kini menghimpun kekuatan menjadi timses di belakang masing-masing pasangan capres – cawapres tentu ada deal politik sebelumnya. Tentu ada hitungan politik di kedua kubu untuk melibatkan mereka terutama yang selama ini dikenal bukan hanya sebagai tokoh militer, tapi juga politik.

Munculnya para jenderal dalam timses di belakang masing-masing pasangan capres – cawapres itu tentu saja bukan satu-satunya parameter untuk menilai, bahwa militerisme akan muncul kembali. Juga penilaian yang selama ini disebarkan oleh sementara pihak, jika pasangan Prabowo – Hata terpilih akan membangkitkan militerisme hanya karena berdasarkan pada latar belakang dan lingkungan militer yang membesarkan Prabowo, adalah kurang tepat.

Karena ada parameter yang lebih tepat untuk memberikan penilaian semacam itu terhadap kedua pasangan capres-cawapres, yakni visi dan misi masing-masing yang telah diserahkan pada KPU. Artinya untuk mengetahui siapakah diantara kedua pasangan capres-cawapres itu yang paling mungkin membangkitkan kembali militerisme, saat ini hanya bisa dilihati dari visi dan misinya.

Dalam visi dan misi Prabowo - Hata hanya ada satu persoalan yang terkait dengan milterisme. Yakni penegakan HAM terasa tidak sejalan dengan keinginan banyak orang, karena pengadilan HAM dianggap  berlebihan. Padahal penegakan HAM harus diselesaikan dengan penegakkan hukum dan pemenuhan hak asasi lainnya.

Bagi pasangan capres – cawapres ini sebagaimana mereka sampaikan dalam debat pertama kali, pendidikan HAM merupakan solusi untuk mengatasi pelanggaran HAM, yang akan diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahannya jika kelak terpilih. 

Sedangkan pada kubu Jokowi-JK, melibatkan milter justru merupakan strategi politik jangka panjang yang terlihat jelas dalam visi dan misinya. Begitu banyak agendanya yang terlihat lebih militeristik jika mereka terpilih nanti.

Diantaranya adalah mendorong agar segera dilakukan pengesahan terhadap RUU Keamanan Nasional dan pembentukan Dewan Keamanan Nasional, yang selama ini ditolak oleh kalangan masyarakat sipil karena merupakan ancaman terhadap proses demokrasi.

Tidak hanya itu, Jokowi – JK juga berniat meningkatkan anggaran militer yang cukup besar sekitar 1,5% dari pendapatan nasional Produk Domestik Bruto (GDP) dalam 5 tahun. Bahkan dalam salah satu kampanye Jokowi tak segan menyatakan, anggaran militer yang saat ini sebesar Rp80 triliun rupiah akan dinaikkan tiga kali lipat menjadi Rp240 triliun rupiah. Sehingga menimbulkan pertanyaan, anggaran sebesar itu yang diperuntukkan bagi TNI yang telah menyatakan netral akan dikemanakan ?

Apakah untuk menguatkan dukungan TNI terhadap pemerintahan mereka kelak? Tampaknya inilah strategi Jokowi-JK untuk menjaga stabilitas pemerintahannya kelak, yang bisa menjadi ancaman terhadap kelangsungan demokrasi. Karena tidak menitik beratkan pada niat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat, melainkan hanya untuk menguatkan dukungan miliiter.

Jokowi-JK rupanya memahami betul, bahwa segala kebijakan keuangan yang menyangkut militer masih belum memerlukan transparansi dan pengawasan. Sebagaimana terlihat KPK misalnya, dalam mencegah dan memberantas korupsi masih belum berani menyentuh institusi militer. Sehingga bagi mereka penetapan dan penggunaan anggaran militer bisa menjadi peluang untuk mewujutkan kepentingan politiknya dengan leluasa, terutama dalam mewujutkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahannya kelak jika terpilih.

Dari pencermatan terhadap visi dan misi kedua pasangan capres dan cawapres itu, menjadi jelas siapa sebenarnya yang lebih cenderung dan memungkinkan membuat pemerintahan kedepan menjadi militeristik.

Karena itu di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap bangkitnya militerisme, akan menjadi sebuah kesalahan besar bagi kita semua apabila capres – cawapres dengan kecenderungan dan kemungkinan militeristik yang sangat jelas terlihat dalam visi dan misinya itu berhasil terpilih dalam Pilpres 2014.*