Penghianatan Survei Politik

Begitu KPU menetapkan dimulainya masa kampanye Pipres 2014, berbagai macam cara dilakukan oleh kedua kubu peserta pilpres untuk menarik perhatian calon pemilih. Salah satu diantaranya adalah dengan cara mengumumkan dengan gencar melalui media massa hasil jajak pendapat atau survei politik mengenai tingkat elektabilitas kedua pasangan capres-cawapres peserta pilpres, sebagaimana dilakukan oleh tiga lembaga penelitian, CSIS, SMRC dan Indikator Politik.

Ketiganya yang mengaku sebagai lembaga penelitian independen terlihat tak henti-hentinya membeberkan kepada publik hasil survei politik yang telah mereka lakukan, berupa angka-angka yang menunjukkan betapa njomplangnya perbedaan tingkat elektabilitas Prabowo - Hata dibandingkan Jokowi - JK. Seakan-akan mereka berusaha meyakinkan publik, bahwa  Jokowi - JK dengan tingkat elektabiltasnya yang jauh melampaui Prabowo - Hata, paling layak untuk dipilih dalam Pilpres 2014.

Karena itu terasa aneh ketika tiga lembaga survei itu pada hari-hari mendekati Pilpres 2014 tiba-tiba menghentikan publikasi terhadap hasil surveinya yang dilakukan secara periodik. Ternyata seperti diungkapkan oleh The Sidney Morning Herald, salah satu media terkemuka di Australia, mereka memang sengaja tidak mempublikasikan hasil survei terakhirnya yang menunjukkan tingkat elektabilitas Prabowo – Hata yang selama ini terus merayap naik hingga melampaui Jokowi – JK. Karena dikhawatirkan selain bisa menggiring opini publik serta mengubah swing voters atau pemilih terdaftar yang belum menentukan pilihan, juga bisa mendorong pendukung Jokowi – JK akan lebih banyak lagi yang mengalihkan dukungannya kepada Prabowo – Hata.

Kekhawatiran itu memperlihatkan, bahwa ketiga lembaga penelitian itu tidak independen dalam melakukan survei politik. Terlihat jelas adanya keberpihakan mereka terhadap capres-cawapres Jokowi – JK. Sehingga menguatkan dugaan banyak orang,  bahwa sebenarnya survei politik yang mereka lakukan selama ini merupakan pesanan dari kubu Jokowi - JK.

Melakukan survei politik atas dasar pesanan, sebenarnya sah-sah saja dan sudah biasa dilakukan oleh kebanyakan lembaga penelitian, karena faktor mahalnya biaya untuk melakukan sebuah penelitian apalagi yang berupa survei politik seperti itu. Jadi sangat mungkin sebuah lembaga penelitian  melakukan survei politik karena ada yang membiayai. Begitu pula bukan mustahil ketiga lembaga penelitian itu melakukan survei politik karena dibayar.

Akan tetapi bisa juga survei politik dilakukan karena ada muatan politik. Sehingga tanpa dibayar pun sebuah lembaga penelitian rela mengorbankan independensinya untuk melakukan survei politik dan menggunakan hasilnya sebagai alat untuk mewujutkan kepentingan politik tertentu. CSIS misalnya melakukan survei politik semacam itu tentu bukannya karena dibayar. Mengingat CSIS yang pada masa orba sangat dekat dengan penguasa dan pada masa sekarang ini merupakan tempat berlindungnya para konglomerat, dalam pilpres kali ini menjadi sandaran finansial bagi pemenangan Jokowi – JK. Sehingga untuk apalagi survei politik itu mereka lakukan ? Pasti bukan untuk dibayar, melainkan semata-mata hanya untuk mewujutkan kepentingan politik para konglomerat yang berada belakang Jokowi – JK itu.

Munculnya survei politik dalam berbagai moment politik, seperti pilpres, pileg dan pilkada, tampaknya telah mendorong masyarakat makin maju. Independensi yang selalu ditonjolkan oleh berbagai lembaga penelitian dalam melakukan survei politik menyebabkan masyarakat mempercayai hasil survei politik dan  menggunakannya sebagai rujukan dalam menentukan pilihannya pada berbagai moment politik. Ini pertanda masyarakat mulai beranjak dewasa dalam berpikir, karena mulai mempercayai survei politik merupakan metode ilmiah yang hasilnya bisa digunakan sebagai pedoman dalam proses politik.

Oleh sebab itu keenganan tiga lembaga penelitian untuk mempublikasikan hasil survei politiknya yang terakhir itu jika tidak bisa dianggap sebagai kecurangan dalam kampanye, maka anggap saja tidak etis secara moral. Karena terasa telah mengkhianati masyarakat yang mulai percaya terhadap independensi yang pada umumnya dimiliki oleh lembaga penelitian.

Terlepas dari apa pun yang melatar belakangi mereka melakukan survei politik, tak bisa diingkari bahwa mereka sebenarnya adalah lembaga penelitian yang kredibel. Hasil survei politik mereka oleh banyak pihak selama ini dipercaya obyektif dan kerap digunakan dalam perumusan sesuatu kebijakan maupun membuat kesimpulan terhadap opini publik yang berkembang terhadap sebuah persoalan. Karena itu kenaikan dan penurunan yang terjadi pada tingkat elektabilitas Prabowo – Hata dan Jokowi – JK apabila memang benar merupakan hasil survei politik terakhir mereka sebagaimana diungkapkan oleh SMH, tentu layak pula dipercaya.

Pada hari-hari yang makin mendekati Pilpres 2014 perubahan tingkat elektabilitas kedua pasangan capres dan cawapres juga terlihat pada hasil survei politik yang dilakukan oleh sejumlah lembaga penelitian lainnya. IRC merupakan lembaga penelitian yang paling akhir melakukan survei politik dengan hasil yang menunjukkan tingkat elektabilitas Prabowo – Hata dan Jokowi – JK sebesar 47,5% dan 43,5%. Disebutkan pula adanya kecenderungan swing voters memilih Prabowo – Hata dalam pilpres 2014.

Penurunan tingkat elektabilitas Jokowi – JK yang terlihat pada berbagai hasil survei terakhir itu disebabkan oleh sejumlah faktor. Diantaranya karena penampilan Jokowi yang kedodoran dalam berbagai acara debat di televisi. Ketidakmampuannya menjawab dan menjelaskan dengan rinci, lancar dan terstruktur mengenai sejumlah persoalan bangsa yang diperdebatkan, telah menimbulkan keraguan publik terhadap kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Seperti misalnya saat Jokowi menjawab pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap Indonesia dalam pertikaian sejumlah negara tetangga di Laut Cina Selatan, menunjukkan keterbatasan pengetahuannya tentang geopolitik internasional. Dia hanya menjawab Indonesia tidak perlu melibatkan diri dalam konflik di Laut Cina Selatan yang bukan merupakan wilayah kita.

Juga sejumlah kasus dugaan korupsi di Pemprov DKI Jakarta saat Jokowi masih aktif sebagai Gubernur DKI, terutama kasus pembelian bus Trans Jakarta, tentu memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap tingkat elektabilitas Jokowi sebagai capres. Merebaknya rumor mengenai keterlibatan Jokowi dalam kasus dugaan korupsi itu menimbulkan keraguan banyak orang, terutama warga DKI Jakarta, terhadap pencitraan tentang dirinya sebagai pemimpin yang sederhana, jujur dan bersih. Keraguan itu bisa dipastikan makin meningkat karena belum lama ini BPK mensinyalir adanya penyalah gunaan keuangan di Pemprov DKI saat Jokowi masih aktif sebagai Gubernur DKI. Dalam pelaporan keuangan Pemprov DKI kepada BPK ditemukan ada penggunaan dana sekitar Rp. 1,54 triliun yang tidak dilaporkan.

Keraguan publik  yang meningkat terhadap kepemimpinan Jokowi sebagai capres menjelang berakhirnya masa kampanye pilpres tentu saja menguntungkan Prabowo – Hata. Karena tampaknya telah mendorong banyak orang dalam menentukan pilihannya berpaling kepada Prabowo – Hata, yang selama ini memang berhasil memberikan gambaran kepada publik sebagai capres dan cawapres dengan kepemimpinan yang merupakan perpaduan pada ketegasan dan kecerdasan.

Keduanya juga tidak terlalu sulit untuk membuktikan sebagai pemimpin yang jujur dan bersih.  Prabowo tak perlu berbicara lantang untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang bersih dan jujur, karena sama sekali tak pernah menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintahan yang rentan terhadap korupsi. Begitu pula Hata Rajasa yang dipercaya pemerintah menjadi anggota kabinet hingga dua periode berturut-turut adalah bukti kemampuannya menjalankan amanah  dengan jujur dan bersih.

Satu-satunya hambatan bagi langkah Prabowo – Hata menuju pilpres adalah tuduhan oleh sementara pihak terhadap Prabowo sebagai pelanggar HAM. Akan tetapi tuduhan yang sejak lama dilontarkan oleh lawan-lawan politiknya itu kini tidak berlanjut. Karena dalam menghadapi tuduhan itu, Prabowo menjawab dengan sikap seorang pemimpin. Sebagaimana terlihat dalam debat capres – cawapres pertama kali di televisi dengan gaya bicaranya yang retorik ia menyatakan, justru dia adalah pelindung HAM bagi rakyat banyak. Bahwa dia dituduh melanggar HAM hanya karena perlindungan yang diberikan oleh anak buahnya kepada rakyat dari ancaman dan berbagai tindakan kekerasan dan teror, ia terima dengan ikhlas. “Pengikut tak pernah salah, yang salah adalah pemimpinnya”, katanya.

Dari penjelasannya ini justru publik memperoleh pemahaman tentang siapa dia sesungguhnya. Yakni seorang capres dengan karakter dan mental gigih, pemberani, tegas dan penuh tanggung jawab, yang saat ini memang sedang dirindukan rakyat karena tidak pernah terlihat ada pada para pemimpin. Inilah salah satu sebab naiknya tingkat elektabilitas Prabowo – Hata akhir-akhir ini.

Akan tetapi berbagai hasil survei politik yang menggembirakan bagi kubu Prabowo – Hata itu perlu dipahami, sama sekali tidak akan menentukan takdir. Hasil Pilpres 2014 mendatang sangat mungkin akan berbeda dengan hasil survei akhir-akhir ini. Terlebih lagi, pada berbagai hasil survei itu terlihat ada perbedaan angka yang sangat tipis pada tingkat elektabilitas masing-masing capres – cawapres. Tingkat elektabilitas Prabowo – Hata mengungguli Jokowi – JK hanya terpaut sekitar 3% - 5% saja. Karena itu kubu Prabowo – Hata masih harus bekerja keras untuk memenangkan Pilpres 2014 yang sepekan lagi segera dilaksanakan. Mampukah ? ***