Kwik Kian Gie, spirit nasionalisme
KANALSATU – Meski namanya tetap menggunakan bahasa Tiongkok, nasionalisme Kwik Kian Gie sebagai warga negara Indonesia tidak sedikitpun diragukan banyak pihak. Mantan Menteri Koordinator Ekonomi (1999 - 2000) ini dikenal sangat vocal mengkritisi kebijakan pemerintah, terutama terkait BLBI dan pembayaran bunga obligasi bank rekap dan kebiajakan soal sektor migas.
Kwik tidak canggung saat secara terbuka meminta pemerintah segera menghentikan pembayaran bunga obligasi bank rekap sekitar Rp60 triliun per tahun yang bersumber dari APBN yang notabene merupakan uang rakyat. Padahal sebagian besar pemilik bank penerima obligasi rekap adalah pengusaha keturunan Tionghoa, sama dengan dirinya. Tapi pada diri Kwik sangat kental spirit nasionalismenya.
Resistensi Kwik Kian Gie terhadap kebijakan obligasi rekap itu sebenarnya sudah ditunjukkan justru saat dirinya menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan ketika Presiden RI dijabat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Padahal Kwik menjadi Menteri diangkat oleh presiden karena dirinya kader PDIP. Kwik sangat kritis terhadap kebijakan pengampunan Presiden Megawati kepada sejumlah obligor pemilik bank saat itu. Kwik tetap konsisten menyoroti kebijakan obligasi bank rekap hingga kini karena terbukti dampaknya telah menyengsarakan rakyat.
Keberadaan obligasi rekap dalam tubuh bank rekap, kata Kwik, telah memaksa alokasi dana APBN terbagi, yakni untuk dana pembangunan dan sebagian lagi untuk bank (berupa uang bunga obligasi rekap) yang pemilik bank itu sendiri sudah kaya raya dan bank-nya sudah untung besar. Kwik yang terlahir pada 11 Januari 1935 (umur 79 TH) itu tetap nyaring suaranya mengkritisi dan meminta pemerintah segera menyetopnya.
Kwik dilahirkan di Juwana, Pati, Jawa Tengah. Pria berkacamata ini banyak menulis buku, sebagian besar isi buku yang ditulisnya berisi kritikan terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam membesarkan konglomerasi. Salah satu judul buku yang sangat sinis terhadap pembesaran konglomerat adalah: “Saya Bermimpi Jadi Konglomerat”.
Melalui buku ini Kwik mengupas praktek-praktek kotor pengusaha yang sebagian besar sama dengan dirinya (keturunan Tionghoa) dalam memperkaya diri karena didukung oleh kebijakan pemerintah. Pengusaha menjadi besar bukan karena kemampuan, tapi besar karena dibesarkan oleh political connection. Demikian kira-kira pemikiran Kwik Kian Gie dalam buku tersebut.
Kwik yang merupakan kader tulen PDIP, kembali membuat banyak orang terkejut terkait Pilpres 20014. Sebab, pendiri Institut Bisnis dan Informatika Indo ini bukannya mendukung pilihan PDIP yakni Joko Widodo (Jokowi)-, tapi justru mendukung rivalnya yakni Prabowo Subianto. Pada konteks pasca pemilu, Kwik tetap berada di koridor pemikirannya terkait penghitungan cepat (quick count) hasil Pilpres.
Kwik memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Capores Prabowo Subianto yang dinilainya tidak marah dan sebaliknya bersabar menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU)-, meski sejumlah lembaga survei telah ‘mengalahkannya’ pada hitung cepat (quick count).
Kwik sudah menduga ‘kekacauan’ akan terjadi saat lembaga survei merilis hasil hitung cepatnya pada Pemilihan Presiden 2014. “Inilah hasilnya jika lembaga resmi dipermainkan. Saya ucapkan terima kasih pada pak Prabowo yang ternyata tidak marah dan sabar menunggu hingga KPU sebagai lembaga resmi mengumumkan hasilnya,” katanya di Jakarta, Rabu malam (9/7).
Sejak awal fungsionaris PDIP yang dikenal dekat dengan keluarga Presiden Soekarno itu sudah menyatakan keheranannya dengan banyaknya lembaga survei. “Perbedaan hasil survei tidak hari ini saja. Sejak awal kita ketahui bersama, lembaga-lembaga survei ini tidak murni. Bisa dibelokkan tergantung kepentingannya.”
Kwik pernah menulis: “Betapa menderitanya ibu Megawati yang sudah lama berjuang di PDI Perjuangan, tetapi elektabilitasnya dikalahkan oleh Jokowi berdasarkan lembaga survei. Ini apa-apaan,” kritik Kwik.(win5)
