Penggantian KSAD jawab ‘kemarahan’ SBY

KANALSATU - Hingga lima jam pascakeputusan penggantian KSAD Jenderal Budiman dirumorkan, tidak ada pejabat yang bersedia mengomentari keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. KSAD adalah salah satu jabatan strategis di Indonesia, sehingga keputusan Presiden SBY pada Senin (21/7/14) petang itu, cukup mengejutkan.
Secara resmi, institusi TNI melalui Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya menyatakan, penggantian dilakukan dengan alasan Jenderal Budiman memasuki masa pensiun pada 25 September 2014. Proses serah terima jabatan kemungkinan akan dilakukan pada 25 Juli 2014.
Lulusan Akmil Angkatan 1978 itu merupakan salah satu jenderal senior karena sudah banyak kawan seangkatannya yang pensiun dari dinas ketentaraan. Karena itu, meski merupakan hak prerogatif Presiden SBY, tetapi sejumlah rumor alasan mengiringi keputusan penghentian karir Jenderal Budiman di tengah jalan itu.
Diantaranya skandal ‘survei’ Bintara Pembina Desa (Babinsa) menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014, keterlibatan dalam tim pemenangan salah satu kandidat calon Presiden-calon wakil Presiden hingga ‘perintah’ untuk tidak mendengarkan Presiden SBY karena disebut sebagai kapal karam alias tak lagi menjabat.
Namun, semua rumor alasan penghentian itu sekadar informasi nonformal yang perlu digali kebenarannya dan tidak diketahui masyarakat awam. Sejauh ini, hanya Presiden SBY saja yang tahu alasan pencopotan KSAD Jenderal Budiman lebih cepat dua bulan dari masa pensuinnya.
Kapal Karam
Dalam catatan kanalsatu.com, kabar kemungkinan terjadinya perombakan pimpinan TNI AD itu terkait peristiwa sebulan lalu. Pada 2 Juni, Presiden SBY saat itu menggelar apel perwira tinggi TNI/Polri di Kementrian Pertahanan yang disebut SBY sebagai commander call.
Saat itu, SBY memberi pengarahan dengan nada dan raut muka nampak amat geram ke jajaran TNI/Polri. SBY bahkan secara jelas mengatakan tidak suka saat mencium gelagat sejumlah petinggi TNI/Polri yang mencoba menari-narik prajurit ke ranah politik praktis menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014.
SBY juga memberi penekanan khusus saat menyebut oknum perwira itu berupaya menghasut para prajurit dengan mengatakan tidak perlu mendengarkan presiden yang sekarang. Meski posisinya sebagai panglima tertinggi TNI, tetapi SBY menyebut perwira tinggi yang dimaksud meminta prajurit tidak lagi mendengarkannya, karena diibaratkan sebagai kapal karam.
“Bahkan ditambahkan, tidak perlu mendengar presiden. Itu kapal karam, kapal yang sudah mau tenggelam. Lebih baik mencari kapal baru yang tengah berlayar dan mataharinya masih bersinar. Saya tahu, saya mendengar,” kata Presiden SBY pada pertemuan perwira tinggi TNI/Polri itu.
SBY dengan tegas meminta perwira yang ingin terjun ke dunia politik sebaiknya mengajukan pengunduran diri dan dia menjamin akan memberikan izin tersebut. SBY menegaskan keinginannya agar para perwira TNI/Polri tidak menggunakan jabatannya untuk menarik anak buahnya ke dunia politik dan mengkhianati sumpah prajurit.
”Ajukan pengunduran diri sekarang juga, hampir pasti akan dikabulkan. Saya akan lepas baik-baik dan saya akan doakan semoga sukses. Era Dwifungsi TNI-Polri sudah berakhir, era kekaryaan sudah selesai. Karena, kalau itu terjadi, perwira di bawah dan prajurit akan bingung,” tegas SBY saat itu.(win10)