Kabinet Kerja belum prioritaskan program MP3EI
KANALSATU – Pemerintahan Jokowi (Kabinet Kerja) akan mengkaji ulang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang sudah berlangsung sejak 2011, meski pada proyek itu sudah terealisasi investasi infrastruktur dan sektor riil senilai Rp838,8 triliun.
Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, usai acara serah terima jabatan di Jakarta, Senin (27/10). "Semua kebijakan yang bagus tentu diteruskan, karena tidak boleh ada interrupted policy. Mungkin ada beberapa hal yang perlu di-review," kata Sofyan seperti dilaporkan LKBN Antara, Senin malam (27/10).
Meski demikian, Sofyan mengaku pihaknya belum ada rencana lebih lanjut terkait program MP3EI. Namun, katanya, bisa saja program tersebut diteruskan – sepanjang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. “Yang penting kebijakan itu untuk kebaikan negara, untuk kebaikan ekonomi. Apa yang tidak jalan dan itu bagus, kita akan push," katanya.
Sofyan bahkan mengaku tidak terlalu mengetahui bahwa konsep dan realisasi MP3EI sudah berlangsung sejak 2011. Jika setelah dievaluasi ternyata program itu masih dinilai relevan, kata Sofyan, maka pemerintahan Jokowi - JK akan tetap melanjutkan. "Tidak semua kebijakan lama harus direvisi. Tapi tentu kita lihat case by case. Kalau proyek itu bagus dan harus didukung pemerintah, kenapa tidak," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, hingga triwulan I-2014 realisasi proyek infrastruktur dan sektor riil yang tercantum dalam MP3EI telah mencapai Rp838,8 triliun, yang berasal dari groundbreaking infrastruktur Rp397,73 triliun dan sektor riil Rp441,2 triliun. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) program MP3EI dikomandani oleh pengusaha Chairul Tanjung - yang belakangan sempat diangkat menjadi Menko Perekonomian menggantikan Hatta Radjasa.
Dari total groundbreaking tersebut sebanyak Rp131,67 triliun berasal dari dana APBN, Rp153,23 triliun dari BUMN, Rp53,89 triliun dari swasta, dan Rp89,17 triliun merupakan pendanaan campuran BUMN dan swasta. Total realisasi itu terbagi atas wilayah Sumatera Rp55,6 triliun, Jawa Rp217,7 triliun, Kalimantan Rp57,2 triliun, Sulawesi Rp22,4 triliun, Bali dan Nusa Tenggara Rp17,5 triliun serta Papua dan Maluku Rp27,15 triliun.
Dari 204 proyek infrastruktur yang direncanakan, sebanyak 47 proyek berada di Kalimantan, 40 proyek di Sumatera, 33 proyek di Papua dan Maluku, 32 proyek di Jawa, 28 proyek di Bali dan Nusa Tenggara serta 24 proyek di Sulawesi. (ant/win5)
