Prostitusi artis diduga "agenda setting"
KANALSATU - Prostitusi artis yang belakangan marak diberitakan, diduga masuk bagian "agenda setting" untuk mengalihkan isu utama lebih subtansial soal penegakan hukum yang bersih. Dengan mencuatnya kasus prostitusi artis yang dianggap sebagai isu "seksi" lantaran berkaitan dengan moralitas, masyarakat kemudian menutup mata atas masalah yang lebih besar yang sedang dihadapi bangsa ini. Diantaranya tentang reformasi kepolisian dan penegakan hukum yang semakin lemah.
"Prostitusi itu masuk dalam `agenda setting` sehingga orang-orang tidak melihat isu utama yang lebih substansial. Yaitu tentang bagaimana mewujudkan sebuah penegakan hukum yang bersih," kata budayawan Romo Benny Susetyo dalam sebuah diskusi berjudul "Presiden Diabaikan: Saatnya Reformasi Total Kepolisian Untuk Selamatkan Demokrasi" di Jakarta, Rabu (13/5/15).
"Kita sebagai bangsa tidak punya fokus sampai tidak menyadari adanya pengalihan isu dari polemik antara Presiden dengan Wakil Presiden (terkait) pengangkatan Budi Gunawan (menjadi Wakapolri tanpa sepengetahuan Presiden) ke isu-isu remeh seperti prostitusi artis," imbuh Romo Benny.
Seperti diketahui, Komjen Pol Budi Gunawan diangkat menjadi Wakapolri setelah memenangkan perkara praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kasus dugaan gratifikasi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.
Pengalihan isu ini diduga juga dipelopori oleh media yang tidak cerdas dalam memilih isu. Sehingga publik digiring pada isu yang sifatnya tidak terlalu penting atau substansial.
"Yang paling penting sekarang itu bagaimana menata reformasi kepolisianke depan karena reformasi itu akan menjadi kekuatan masyarakat sipil yang diwujudkan dengan masyarakat yang demokratis dan polisi yang profesional," tegasnya.
Hal senada disampaikan pendeta Gomar Gultom. Ia tidak memandang prostitusi sebagai hal paling penting yang harus diperhatikan masyarakat. "Apa urgensinya kita ribut-ribut soal PSK? Sampai-sampai Wapres ikut berkomentar terkait hal itu," ucapnya.
Gultom kuatir isu prostitusi tidak hanya menjadi pengalih perhatian, tapi bisa juga menjadi bahan untuk mengkriminalisasikan seseorang dengan mengaitkannya pada hal-hal berbau pelanggaran moral atau perempuan. Seperti yang menimpa mantan Ketua KPK Antasari Azhar. "Saya kuatir ada maksud terselubung atau mungkin ada yang mau dikriminalisasi dengan mengaitkannya pada PSK," tuturnya.
Sementara dalam diskusi, beberapa tokoh agama dan aktivis antikorupsi seperti Romo Frans Magnis Suseno, Pendeta Gomar Gultom, K.H. Solahuddin Wahid, Candra Motik, Ray Rangkuti, dan Saor Siagian, sepakat untuk menyuarakan pentingnya reformasi dalam institusi Polri. Sehingga Polri bisa tumbuh menjadi institusi penegak hukum yang bersih, kompeten, dan kuat.(win6)
