KPPU Surabaya sasar usaha farmasi kedokteran
KANALSATU – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Surabaya mulai memusatkan dan mengawasi kegiatan usaha farmasi di wilayah hukumnya. Selain penindakan dan penyelidikan terhadap 6 kegiatan sepanjang 2015, KPPU KPD Surabaya menempatkan konsentrasi usaha farmasi sebagai prioritas penyelidikan, bersama komoditas pangan.
“Tahun 2016, kami mulai melakukan penyelidikan, utamanya pada usaha farmasi dan pangan,” kata Anggota KPPU KPD Surabaya Bidang Pencegahan, M. Hendry Setyawan mendampingi Kepala KPPU KPD Surabaya, Aru Armando saat merilis kinerja KPPU KPD Surabaya sepanjang 2015 atau per semester II/2015 di Kantor KPPU KPD Surabaya, Gedung Bumi Mandiri, Jl Basuki Rahmat Surabaya, Senin (14/12/2015).
Dari data yang dirangkum, bilangan yang menguap akibat mahalnya obat yang tidak memberikan pilihan konsumen mencapai kisaran Rp 52 triliun. Sementara, pada tahun ini, angka tersebut melambung sekitar 11% dari total nilai sebelumnya hingga menjadi Rp 56 triliun.
“Dari total semua itu, tiga negara masing-masing India, China dan Thailand memberikan kontribusi sekitar Rp 36 triliun. Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri? Ini yang sedang kami selidiki,” jelas Hendry.
Menurutnya, selama ini, usaha farmasi belum tersentuh kebijakan yang bisa mengakomodir kebutuhan konsumen, khususnya pasien pengguna obat dan alat medis pengobatan. Sebab, indikasi ‘permainan’ yang bisa berujung kartel obat-obatan dan alat kedokteran/medis tengah ‘merasuki’ pemilik regulasi.
“Ini yang sedang kami koordinasikan untuk dilakukan penyelidikan, apakah memang ada indikasi obat mahal, atau melanggar UU Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” papar Hendry.
Selain itu, Hendry memandang, keberadaan usaha farmasi dan obat-obatan termasuk alat kedokteran, tidak mampu memberikan posisi tawar atau pilihan kepada konsumen. Bahkan, pasien kesulitan untuk menentukan obat pilihannya, maski dari sisi harga relatif mahal dan sulit dijangkau.
“Kami meminta Menkes, agar apotek yang menjual obat bisa memberikan tawaran atau pilihan obat kepada pasien. Kami juga akan koordinasikan terkait kebijakan usaha farmasi kepada Kemendag,” yakinnya.
Pada saat bersamaan, Kepala KPPU KPD Surabaya, Aru Armando tertantang dengan seluruh kegiatan yang berbasis kinerja untuk penegakan hukum dalam persaingan usaha tidak sehat. Ia tetap mendukung dengan segala upaya pencegahan, meski secara wilayah yang mencakup Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT cukup luas dengan perbandingan terbatasnya personel dan minimnya anggaran.
“Kami selalu maksimalkan kinerja. Tapi, kalau dari segi kualitas, personel kami sudah cukup mumpuni," Texas Aru. (Win8/win12)
