Dubes AS beserta rombongan kunker ke Papua Barat
Diduga terkait perpanjangan kontrak PT Freeport
KANALSATU - Kedutaan Besar Amerika Serikat melakukan kunjungan kerja ke Papua dengan jumlah rombongan relatif besar dan dalam jangka waktu yang relatif lama.
Lebih jauh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O Blake menemui Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi di kantor gubernur, Jalan SKMA Manokwari, Senin (18/1/16).
Secara khusus ditemui usai pertemuan itu, Blake mengatakan banyak persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Lebih dalam antara lain, kata dia, menyangkut rencana yang akan menjadikan Papua Barat sebagai provinsi konservasi, serta komitmen Amerika Serikat untuk mendukung pengelolaan hutan dan perikanan secara berkelanjutan.
Secara mendalam pertemuan yang tak lebih dari dua jam itu pun, kata dia, dimanfaatkan untuk membicarakan soal upaya yang sudah dilakukan AS untuk mendukung program kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan penanganan tuberkolosis serta HIV/AIDS. "Kita pun membahas soal kemajuan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan dana otonomi khusus," kata dia melalui penerjemah.
Pada kesempatan itu, ia pun menyampaikan bahwa, kedatangannya ke Papua Barat tidak ada kaitanya dengan isu pelanggaran hak asasi manusia. "Kedatangan kami, fokus terhadap isu konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Meski demikian HAM merupakan isu penting dalam hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat," kata dia.
Meski demikian sejumlah pendapat telah berkembang terkait rencana kunjungan Dubes AS tersebut ke tanah Papua. Beberapa pihak meyakini bahwa kunjungan kerja itu terkait dengan investasi perusahaan transnasional AS di bidang pertambangan, Freeport yang segera berakhir masa kontraknya pada 2019 mendatang. Padahal perusahaan bidang pertambangan emas, tembaga dan perak itu berharap adanya perpanjangan masa kontrak sebelum masa kontraknya habis. Saat ini PT Freeport telah mengeluarkan penawaran divestasi atas harga saham yang dimilikinya sejumlah 10 % lebih sehingga bila pemerintah berani membeli penawaran itu maka pemerintah RI bakal memiliki jatah saham di Freeport itu sebesar 20%.
Polemik perpanjangan saham PT Freeport itu juga dibumbui dengan adanya skandal permintaan saham yang dilakukan oleh mantan ketua DPR RI Setya Novanto yang membuat dirinya akhirnya mesti mundur dari tampuk pimpinan DPR RI dan digantikan koleganya Ade Komaruddin. (ant/win7)
