Venezuela sering adili warga sipil di Pengadilan Militer
KANALSATU - Bukan hanya negara adidaya sepert AS yang memperingatkan Venezuela, tapi juga PBB. Negara di Amerika Latin itu diperintahkan berhenti menggunakan pengadilan militer untuk menuntut warga sipil, ungkap sekelompok ahli PBB pada Jumat (04/08), meminta agar pemerintahan negara itu menghormati hak untuk berunjuk rasa.
Pemerintahan Presiden Nicolas Maduro telah menjebloskan ribuan pendukung oposisi ke penjara karena memprotes kepemimpinannya dan upayanya untuk merombak konstitusi, sebuah langkah yang menurut kritikus akan menandai kematian demokrasi di negara itu.
“Pemerintah Venezuela harus secara sistematis berhenti menahan pengunjuk rasa dan mengakhiri penggunaan pengadilan militer untuk menuntut warga sipil,” ungkap sekelompok yang terdiri dari lima ahli dalam sebuah pernyataan.
Menurut kelompok itu, Venezuela telah mengadili 400 pengunjuk rasa melalui sistem peradilan militer.
Dalam banyak kasus, “kebebasan terdakwa dirampas setelah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan dalam pasal peradilan militer, seperti pemberontakan, pengkhianatan dan penyerangan,” ungkap pernyataan tersebut.
Kelompok masyarakat sipil Foro Penal mencatat jumlah kasus militer terhadap pengunjuk rasa sipil sebanyak 527, menyebutkan bahwa beberapa di antaranya sudah dibebaskan.
“Badan peradilan militer seharusnya tidak dianggap kompeten untuk mengadili warga sipil,” ungkap kelompok ahli tersebut, yang meliputi Jose Antonio Guevara Bermudez, seorang spesialis untuk kasus penahanan sewenang-wenang, dan David Kaye, pelapor khusus tentang kebebasan berekspresi.(AFP/Ant/ks)
