DPRD Jawa Timur Siap Membantu Bernegoisasi atas Alokasi Gas untuk BUMD
KANALSATU - DPRD Jawa Timur siap membantu bernegoisasi atas alokasi gas untuk BUMD Migas dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maupun BUMN sesama pembeli gas.
Penegasan itu terungkap melalui Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi, saat menjadi pembucara pada diskusi panel bertajuk “Peran BUMD Migas terhadap perekonomian Jatim”, yang digelar PWI Jawa Timur, di Surabaya, Senin (18/11/2024).
“Kami siap mengawal kepentingan BUMD Migas, sepanjang ada kemampuan dan sesuai regulasi yang berlaku,” kata Adam yang berasal dari fraksi Golkar tersebut.
Sementara itu, Martin Hasugian, dari Kementerian ESDM menjelaskan panjang – lebar mengenai tatacara, regulasi, peran dan porsi daerah terhadap sektor migas.
“Pemerintah akan terus berusaha menguatkan sektor migas karena kontribusinya terhadap APBN dan PAD cukup besar. Target produksi minyak bumi satu juta barel per hari akan terus diwujudkan,” kata Martin.
Menariknya, pada diskusi panel itu muncul wacana dari beberapa peserta tentang kemungkinan daerah (BUMD Migas) dijadikan sebagai off-taker terhadap seluruh hilir migas.
Tentu untuk mewujudkan harus dilakukannmelalui regulasi yang kuat, seiring semangat UU Otonomi Daerah yang telah diundangkan sejak 10 tahun silam.
Wacana ini muncul setelah diketahui adanya rencana KKKS yang mengoperasikan blok Ketapang untuk menurunkan alokasi gas kepada BUMD Migas milik Pempriov Jawa Timur menjadi hanya 25 mmscfd dari sebelumnya 30 – 40 mmscfd, dengan alasan memperluas jaringan pasar ke sektor industri melalui PGN (BUMN).
Padahal BUMD Migas milik Pemprov Jatim memiliki kemampuan finansial dan infrastruktur yang cukup untuk mendistribusikan alokasi gas ke sektor industri.
Bahkan BUMD Migas lebih memahami karakter dan kepentingan industri yang ada di Jawa Timur, sehingga lebih pas jika BUMD Migas yang mendapat alokasi lebih besar.
"Artinya sama-sama membawa kepentingan perekonomian daerah. Bahkan seharusnya BUMD perlu dijadikan off-taker untuk seluruh lifting migas yang beroperasi di wilayahnya,” kata salah satu peserta diskusi panel.
Hadir sebagai pembicara pada diskusi tersebut, diantara: Bambang Haryadi (Wakil Ketua Komisi XII), Adam Rusydi (Ketua Komisi C DPRD Jawa Tumur) dan Imron Mawardi (Ekonom Unair).
Juga hadir melalui zoom, Martin Hasugian, dari Kementerian ESDM (Koordinator Pokja Penerimaan Negara dan Pengelolaan Negara Bukan Pajak Migas).
Diskusi yang dimoderatori Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, itu stressing pada persoalan minimnya perolehan Provinsi ini dari sektor oil & gas, baik hulu maupun hilir, di tengah besarnya potensi migas yang telah dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah tersebut. (ard/Ks-5)
