Stabilitas Keuangan Tetap Aman, Pemerintah Waspadai Dampak Perang Dagang
KANALSATU – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan bahwa stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga pada triwulan I 2025, meskipun tekanan global semakin meningkat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers rutin KSSK yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (24/4/2025).
“Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global yang dipicu oleh kebijakan tarif pemerintah Amerika Serikat serta memanasnya tensi perang dagang, sistem keuangan Indonesia tetap stabil,” ujar Menkeu.
Mengacu pada laporan World Economic Outlook (WEO) IMF edisi April 2025, yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% menjadi 2,8%, Menkeu menyampaikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia turut disesuaikan dari 5,1% menjadi 4,7%.
Namun, penyesuaian ini dinilai relatif ringan dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap perdagangan dengan AS.
Untuk merespons risiko global tersebut, KSSK sepakat untuk memperkuat koordinasi antarotoritas guna mengintensifkan kebijakan mitigasi risiko dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Pemerintah juga mengambil langkah diplomatik melalui negosiasi dengan otoritas AS serta mempercepat proses deregulasi, termasuk menghapus hambatan non-tarif.
Di dalam negeri, kinerja APBN selama triwulan I-2025 menunjukkan hasil positif. Defisit anggaran tercatat tetap terkendali di angka Rp104,2 triliun (0,43% dari PDB), dengan keseimbangan primer yang mencatatkan surplus sebesar Rp17,5 triliun dan posisi kas negara mencatatkan surplus (SILPA) sebesar Rp145,8 triliun.
Penerimaan perpajakan mencapai Rp400,1 triliun atau 16,1% dari target tahunan, dengan lonjakan signifikan pada bulan Maret 2025 yang mencatat penerimaan pajak sebesar Rp134,8 triliun, menandai perubahan tren menjadi positif.
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara pada triwulan pertama 2025 mencapai Rp620,3 triliun (17,1% dari pagu APBN), dengan lonjakan tajam pada Maret yang mencatatkan belanja Rp272,2 triliun, dibandingkan Rp348,1 triliun hingga akhir Februari.
Hal ini mencerminkan peran APBN sebagai peredam kejut (shock absorber) berjalan optimal, berkontribusi pada stabilisasi ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui pembayaran THR, subsidi energi (BBM, LPG, listrik), subsidi pupuk, serta program perlindungan sosial seperti PKH, Sembako, PIP, dan JKN.
“Indonesia diperkirakan mampu mengelola dampak ketidakpastian global dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi,” tambah Sri Mulyani.
KSSK, yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
KSSK juga melanjutkan penyusunan berbagai peraturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) guna memperkuat sektor keuangan nasional.
“Selain itu, KSSK juga aktif dalam penyusunan kebijakan dan langkah antisipatif, termasuk memperluas komunikasi dengan para pemangku kepentingan serta koordinasi dengan negara lain dalam merespons gejolak pasar keuangan domestik dan dampak dinamika pasar global akibat meningkatnya ketegangan perang dagang,” pungkas Menkeu. (KS-5)
