DPRD Jatim Terima Aspirasi Ulama Soal Penolakan Vaksin TBC M72: Minta Pemerintah Tak Gegabah
KANALSATU — DPRD Jawa Timur menyerap aspirasi dari para ulama, habaib, dan tokoh masyarakat yang menolak rencana uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) M72/AS01E di Indonesia. Uji coba vaksin ini dikaitkan dengan inisiatif dari Bill Gates.
Aspirasi ini disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPRD Jatim, Senin (2/6/2025) sore.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menyatakan bahwa pihaknya memahami kekhawatiran publik terkait vaksinasi tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan, terutama di bidang kesehatan, harus berlandaskan bukti ilmiah serta mempertimbangkan nilai-nilai agama dan aspirasi masyarakat.
“Kami sepakat, setiap kebijakan harus didasari bukti ilmiah dan pertimbangan keagamaan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik,” ujar Puguh.
Puguh menyebut, kekhawatiran ini dipicu oleh pernyataan Presiden RI usai pertemuan dengan Bill Gates, yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi lokasi uji coba vaksin TBC jenis M72. Meski begitu, ia memastikan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai penunjukan wilayah Jatim sebagai lokasi uji coba.
“Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Jatim, belum ada penunjukan Jawa Timur untuk uji coba vaksin ini,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa uji klinis vaksin M72 sudah dilakukan di sejumlah negara berpenghasilan rendah seperti Afrika Selatan, Kenya, Zambia, dan Malawi.
Di Indonesia, uji coba ini telah memasuki tahap ketiga dengan partisipasi ribuan relawan di beberapa rumah sakit seperti FK UI, RSHS Bandung, dan Unpad.
Menanggapi kekhawatiran publik, Puguh berjanji akan menyampaikan aspirasi ini secara resmi ke DPR RI, Gubernur Jatim, dan lembaga terkait.
“Akan kami laporkan secara tertulis agar menjadi bahan pertimbangan serius pemerintah,” tegasnya, seraya mengingatkan bahwa keputusan yang dipaksakan dapat memicu penolakan luas di masyarakat.
Sementara itu, perwakilan ulama dan habaib yang hadir dalam audiensi, KH Fadholi Moh Ruham, menekankan bahwa vaksinasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia mewakili sekitar 40 tokoh agama dari berbagai daerah di Jatim.
“Jangan tergesa-gesa. Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa dan harus disampaikan secara jujur kepada masyarakat,” katanya.
KH Fadholi mengkritisi potensi program vaksinasi sebagai proyek tanpa kejelasan yang melibatkan publik secara minim. Ia juga meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan dan keabsahan vaksin M72.
“Fatwa sangat penting agar ada kepastian hukum syariat dan jaminan keselamatan rakyat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa praktik vaksinasi, terutama terhadap anak-anak, harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan dilakukan secara sukarela.
“Banyak anak divaksin dalam keadaan terpaksa, bahkan dipaksa orang tuanya. Ini sangat tidak manusiawi,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, KH Fadholi menyebut bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat harus mengutamakan keselamatan rakyat dalam setiap kerja sama internasional. Jika tuntutan tidak diindahkan, pihaknya siap menempuh jalur hukum. (KS-9)
