Realisasi Belanja Negara di Jawa Timur Baru 47,28%, Efisiensi Anggaran Hambat Penyerapan
KANALSATU – Hingga pertengahan 2025, realisasi belanja negara di Jawa Timur masih rendah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Juni 2025 penyerapan belanja baru mencapai Rp60,09 triliun atau 47,28% dari pagu Rp127,11 triliun, turun 7,87% dibanding periode yang sama 2024.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Jatim, Rabindhra Aldy, menyebut penurunan ini salah satunya disebabkan kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Instruksi tersebut menekankan efisiensi belanja kementerian dan transfer ke daerah. Penghematan diarahkan untuk mendukung program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih,” jelasnya.
Tren penyerapan anggaran Jatim sebenarnya sempat meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dari Rp57,08 triliun pada 2022, naik menjadi Rp57,71 triliun pada 2023, lalu melonjak ke Rp65,23 triliun di 2024. Namun pada 2025 kembali melandai ke Rp60,09 triliun.
Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal yang hanya terealisasi Rp1,08 triliun atau 16,46% dari pagu, merosot 23,49% dibanding tahun lalu. Meski begitu, awal semester II menunjukkan perbaikan dengan realisasi meningkat menjadi 26%.
Belanja kementerian/lembaga juga melemah dengan realisasi Rp18,39 triliun, turun 22% dari tahun lalu. Sementara itu, belanja barang ikut tertekan, hanya mencapai Rp4,29 triliun, jauh di bawah capaian 2024 yang sebesar Rp9,06 triliun.
Dari sisi pendapatan negara, Jawa Timur mengumpulkan Rp118,42 triliun hingga Juni 2025 atau 41,91% dari target Rp282,65 triliun, turun 1,42% dibanding 2024.
Penerimaan pajak tercatat Rp114,35 triliun, terkoreksi 1,88%, sementara kepabeanan dan cukai tumbuh 5,19% menjadi Rp66,33 triliun. Sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar dengan Rp34,06 triliun, disusul perdagangan sebesar Rp10,76 triliun.
Meski realisasi belanja masih rendah, APBN 2025 tetap menopang pembangunan strategis di Jawa Timur. Pemerintah mengalokasikan Rp200 miliar untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda, Rp1,07 triliun untuk pembangunan jalan sepanjang 28 km, serta Rp14 miliar untuk pembangunan kantor otoritas bandara dan stasiun di tiga lokasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mulai berjalan dengan 420.500 penerima manfaat, walau targetnya masih jauh dari 8,18 juta orang.
“Belanja negara harus menjadi motor penggerak ekonomi. Dengan percepatan realisasi di semester II, multiplier effect APBN bagi masyarakat bisa lebih optimal,” tegas Rabindhra. (KS-5)
