Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan dan Zakat Produktif Senilai Rp 24 Miliar di Sumenep

SUMENEP, 24  AGUSTUS 2025 - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan zakat produktif untuk masyarakat ekonomi rentan di Kabupaten Sumenep senilai Rp24 miliar. Bantuan ini diserahkan di Pendopo Kabupaten Sumenep, Sabtu (23/8/2025). 

Berbagai bansos dan yang disalurkan Gubernur Khofifah, antara lain penyerahan bantuan ASPD kepada 106 orang penerima berupa uang Rp3.600.000 / tahun. Lalu penyerahan Alat Bantu Mobilitas Lansia dan Penyandang Disabilitas sebanyak 14 unit senilai Rp57.901.000. 

Kemudian penyerahan Bansos PKH Plus kepada 2628 keluarga penerima berupa uang Rp. 2.000.000 / tahun. Penyerahan Bantuan Kemiskinan Ekstrem kepada 9.262 Orang Penerima berupa uang Rp. 1.500.000 / tahun. Selain itu juga bantuan ke beberapa pihak lainnya. 

Disampaikan Gubernur Khofifah, penyaluran bantuan sosial itu merupakan bentuk akuntabilitas publik dalam penyaluran bantuan yang keseluruhannya dikelola Pemprov Jatim. 

"Tolong bansos yang diterima dipergunakan sebaik mungkin sesuai kebutuhan. Jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi judi online," tandasnya.

Khofifah mengungkapkan temuan PPATK yang menyebut sekitar 9 ribu lebih penerima manfaat di Jatim yang terkonfirmasi bansosnya diindikasikan untuk judol. Dan total nilainya Rp53 miliar. 

Secara khusus Gubernur Khofifah turut menyerahkan bantuan santunan dukacita kepada 17 perwakilan keluarga Kejadian Luar Biasa (KLB) yang meninggal dunia akibat penyakit campak. Masing-masing keluarga menerima bantuan dukacita berupa uang senilai Rp10.000.000

"Kami menyampaikan dukacita mendalam bapak/ibu yang putra putrinya dipanggil Allah karena campak. Ada yang usia 10 bulan - 2 tahun. Mari bersama kita hafiahkan surah Alfatihah," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sumenep, KH. Imam Hasyim berterimakasih atas atensi Gubernur dalam peningkatan ekonomi di Kabupaten Sumenep. 

Menurutnya, Pemkab Sumenep melakukan berbagai program sosial dengan memberdayakan pelaku UMKM untuk menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, memperluas akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. 

"Cara tersebut untuk memutus rantai kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja melalui investasi sehingga program kemiskinan ekstrem menurun dan masyarakat sejahtera serta berkeadilan," ungkapnya. 
(KS-9)