Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025, Fokus Serap Tenaga Kerja dan Dorong Pertumbuhan Nasional
KANALSATU — Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 sebagai langkah strategis mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Paket kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).
Airlangga menjelaskan, kebijakan ini mencakup delapan program akselerasi di 2025, dilanjutkan dengan empat program pada 2026, serta lima program khusus untuk mendukung penyerapan tenaga kerja.
Salah satu program utama adalah magang lulusan perguruan tinggi dengan target 20 ribu peserta. Para peserta akan menerima uang saku setara upah minimum selama enam bulan dengan total anggaran Rp198 miliar.
Selain itu, pemerintah memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Program ini menargetkan 552 ribu pekerja dengan alokasi Rp120 miliar.
Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras 10 kilogram untuk Oktober dan November dengan anggaran Rp7 triliun.
Sementara itu, subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan bagi pekerja non-upah, seperti pengemudi ojek online, supir, dan kurir, dengan target penerima 731 ribu orang.
Langkah lain yang ditempuh adalah penurunan bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate +5 persen menjadi BI Rate +3 persen, percepatan integrasi sistem Kementerian/Lembaga dengan OSS dan RDTR, serta uji coba ekonomi digital (gig economy) di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta.
Dari sisi kepastian usaha, pemerintah memperpanjang tarif PPh final 0,5 persen untuk UMKM hingga 2029. “Tidak lagi diperpanjang per tahun, tetapi diberikan kepastian sampai 2029,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Menkeu Purbaya menekankan peran Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi yang dibentuk untuk memantau program prioritas Presiden Prabowo. Ia menegaskan tim ini juga akan terbuka terhadap masukan dari pelaku usaha.
“Dengan adanya tim ini, hambatan di sektor swasta diharapkan bisa dihilangkan secara signifikan. Mesin pertumbuhan swasta akan bergerak seiring dengan mesin pertumbuhan pemerintah,” kata Purbaya.
Pemerintah optimistis, sinergi paket kebijakan ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
(KS-7)
