Percepat Hilirisasi Tebu, Mentan Gandeng PT Sinergi Gula Nusantara

KANALSATU – Dalam langkah strategis mempercepat hilirisasi sektor perkebunan, Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) resmi menggandeng PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak usaha PTPN Group, sebagai penggerak dalam percepatan hilirisasi komoditas tebu nasional.

Kesepakatan tersebut diumumkan langsung oleh Mentan RI, Andi Amran Sulaiman, bersama Direktur Utama PT SGN, Mahmudi, dalam konferensi pers yang digelar di sela Rapat Kerja Program Hilirisasi Perkebunan di Representative Office PT SGN, Surabaya, Selasa (23/9/2025).

Mentan menegaskan bahwa hilirisasi menjadi agenda prioritas nasional sesuai arahan Presiden RI untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp9,95 triliun untuk mendukung program ini secara menyeluruh, termasuk untuk penyediaan bibit unggul yang akan dibagikan gratis kepada petani.

“Program ini bukan hanya soal peningkatan produktivitas, tapi juga menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru. Ini adalah bagian dari transformasi besar sektor pertanian,” tegas Mentan.

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp1,6 triliun khusus dialokasikan untuk komoditas tebu, termasuk pembiayaan replanting dan pembongkaran ratoon. Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan, dari biasanya hanya 5.000 hektare per tahun, kini melonjak menjadi 17.000 hektare — naik 200 persen.

“Petani harus segera manfaatkan momentum ini. Dana sudah dicairkan, bongkar ratoon sekarang bisa dilakukan secara gratis,” ujar Mentan.

Direktur Utama PT SGN, Mahmudi, menyampaikan bahwa pihaknya siap menjadi ujung tombak di lapangan. “Hilirisasi bukan hanya program, tapi amanah negara. Tebu kami tempatkan sebagai komoditas strategis menuju swasembada gula nasional,” katanya.

PT SGN telah menurunkan tim pendamping ke berbagai daerah guna mendukung petani dalam pelaksanaan bongkar ratoon dan replanting. “Kami tidak hanya berperan sebagai offtaker, tapi juga sebagai mitra petani di setiap tahapan,” tambah Mahmudi.

Dari total 100.000 hektare target nasional, sebanyak 70.000 hektare berada di wilayah Jawa Timur, mencakup 26 kabupaten. Pemerintah menargetkan program percepatan ini rampung dalam tiga bulan ke depan secara nasional.

Sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN Perkebunan, dan petani diharapkan menjadi tonggak transformasi hilirisasi yang memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. (KS-5)