Pemprov Jatim Gandeng OJK Perkuat Literasi Keuangan Desa untuk Cegah Pinjol Ilegal
KANALSATU — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat literasi dan akses keuangan di desa. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal yang masih marak terjadi.
Menurut Khofifah, penguatan literasi keuangan akan dibarengi dengan pengembangan Desa Devisa dan penguatan Koperasi Merah Putih. Program ini tidak hanya membuka akses pembiayaan yang sehat bagi masyarakat desa, tetapi juga mendukung peningkatan ekspor berbasis potensi lokal.
“Menguatkan Desa Devisa sekaligus memperluas inklusi keuangan berarti memberi masyarakat akses pembiayaan yang aman, sekaligus melindungi mereka dari pinjol ilegal,” tegasnya saat menerima peserta Institutional Visit Program Calon Kepala OJK Angkatan 2 Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/9/2025).
Saat ini Jawa Timur memiliki 293 Desa Devisa dengan komoditas unggulan seperti kopi, kakao, hasil laut, teh, rempah, makanan dan minuman, fashion, hingga furniture. Program tersebut telah melahirkan desa pionir, di antaranya pengrajin tenun di Gresik, Kediri, dan Lamongan yang kini mulai dikenal di pasar global.
Inovasi lain juga hadir lewat desa devisa rumput laut di Sidoarjo yang terhubung dengan industri kosmetik internasional, serta desa batik ramah lingkungan yang sudah beralih menggunakan pewarna alami.
Khofifah menegaskan bahwa inklusi keuangan yang sehat akan menjadikan desa sebagai motor baru ekspor. Ia juga menyebutkan bahwa Jawa Timur terus menunjukkan kekuatan ekonominya, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp3.168,3 triliun pada 2024 dan Rp849,3 triliun pada Triwulan II-2025.
UMKM menyumbang 60,08 persen terhadap PDRB, menegaskan peran vitalnya sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran Koperasi Merah Putih yang menyalurkan pangan, pupuk, LPG, hingga gula langsung dari produsen ke masyarakat. Dengan dukungan OJK, koperasi diharapkan memperoleh akses pembiayaan sehat sehingga mampu memangkas rantai distribusi dan menghadirkan harga yang lebih adil.
“Koperasi desa bukan sekadar wadah ekonomi, tetapi strategi memperkuat distribusi dan akses keuangan yang inklusif,” ujarnya.
Khofifah juga menekankan perlunya edukasi literasi keuangan secara masif hingga ke desa, sekolah, dan pesantren agar masyarakat bisa membedakan lembaga keuangan legal dan ilegal. “Pinjol ilegal adalah PR besar kita. Maka literasi keuangan harus digencarkan sampai ke level desa,” tegasnya.
Ia optimistis strategi terpadu melalui Desa Devisa, Koperasi Merah Putih, dan literasi keuangan dapat memperkuat perekonomian desa sekaligus menopang target Indonesia Emas 2045.
“Kalau desa kuat, koperasi sehat, dan masyarakat terlindungi, maka ekonomi desa akan menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
(KS-5)
