Pemerintah Siapkan Dana Hingga Rp20 Triliun untuk Perkuat Bank Daerah
KANALSATU – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan membuka peluang penempatan dana segar sebesar Rp10 hingga Rp20 triliun untuk mendukung perbankan daerah, dengan Bank Jatim dan Bank DKI sebagai kandidat utama penerima dana tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari strategi fiskal untuk mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rencana ini masih dalam tahap finalisasi, namun pemerintah memberikan sinyal kuat atas kesiapan dan kelayakan dua bank pembangunan daerah tersebut. Menurutnya, fundamental keuangan yang sehat serta komitmen dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal menjadi pertimbangan utama.
"Kita lihat dari kesiapan dan kapasitasnya. Kalau dua bank masuk, bisa sepuluh (triliun), kalau satu bank, ya satu," ujar Menkeu Purbaya, Selasa (7/10/2025).
Salah satu faktor yang mendorong penempatan dana di Bank Jatim dan Bank DKI adalah tingkat suku bunga yang kompetitif, yang berada di kisaran 3,7% hingga 3,8%, jauh di bawah rata-rata bunga pasar. Hal ini dinilai sejalan dengan prinsip efisiensi fiskal dan menjadi opsi menarik bagi pemerintah dalam penyaluran dana.
Dari sisi daerah, pemerintah provinsi turut mendukung rencana tersebut. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyampaikan bahwa Bank Jatim dinilai sebagai bank daerah yang sehat dengan kinerja keuangan yang positif, sehingga layak mendapatkan dukungan.
"Bank Jatim ini salah satu BPD yang kuat. Mudah-mudahan penempatan dana ini bisa menjadi penggerak ekonomi daerah," kata Emil.
Saat ini, tim dari Pemprov Jawa Timur dan manajemen Bank Jatim tengah menjalin koordinasi teknis dengan Kementerian Keuangan, meskipun keputusan final tetap menunggu dari pemerintah pusat.
Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mendorong investasi perbankan daerah dan memperluas akses pembiayaan untuk sektor-sektor produktif di wilayah. Suntikan dana kepada bank daerah juga diharapkan mampu menciptakan efek pengganda terhadap kegiatan ekonomi lokal. (KS-9
