Menteri PKP : Penyaluran KUR Perumahan Ditargetkan Rp20 Triliun di Jawa Timur

KANALSATU – Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Jawa Timur mencapai Rp20 triliun atau 15% dari total alokasi nasional sebesar Rp130 triliun tahun ini. Langkah ini diharapkan menjadi motor penggerak percepatan akses hunian layak serta peningkatan ekonomi daerah berbasis sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menilai Jawa Timur memiliki potensi besar sebagai pusat penyaluran KUR perumahan. Ia menegaskan kekuatan ekonomi regional, keberadaan industri, serta jaringan UMKM yang luas menjadikan provinsi ini siap menyerap pembiayaan rumah rakyat secara masif.

“Jawa Timur bisa menjadi penggerak utama KUR Perumahan nasional," kata Maruarar Sirait Menteri PKP Maruarar Sirait dalam acara Sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP, Kamis (16/10/2025) malam.

Menurut Maruarar, pembangunan rumah subsidi bukan sekadar proyek sosial, melainkan instrumen penggerak ekonomi. Satu proyek perumahan dapat menciptakan ribuan lapangan kerja mulai dari tukang, supplier bahan bangunan, hingga pelaku UMKM lokal.

“Dampak ekonomi dari rumah subsidi itu sangat luas. Usaha kecil di sekitar proyek juga ikut tumbuh. Ini bukan hanya soal rumah, tapi soal roda ekonomi rakyat,” tambahnya.

Untuk memastikan program ini berjalan optimal, ia mendorong kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, bank, pengembang, akademisi, hingga komunitas UMKM. Ara juga menekankan pentingnya keterlibatan alumni kampus besar seperti ITS dan Unair yang kini banyak bergerak di sektor UMKM.

Maruarar juga menyoroti persoalan pinjol sebagai penghambat utama pengajuan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak warga ditolak pengajuan rumahnya akibat rekam jejak pinjol.

Ia mengusulkan dua solusi. Pertama, adanya relaksasi kredit atau pemutihan bagi korban pinjol. Kedua, peninjauan ulang regulasi pinjol di Indonesia.

“Kalau rakyat tidak bisa punya rumah gara-gara pinjol, di mana letak keberpihakan negara? Sudah waktunya kita bertindak nyata,” ujar Maruarar.

KUR Perumahan sendiri menawarkan subsidi bunga tetap 5% per tahun, jauh lebih ringan dibandingkan bunga pinjaman konvensional atau fintech ilegal.

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait mengatakan, hingga kini, Jawa Timur masih berada di peringkat keempat dalam penyaluran KUR dan FLPP perumahan nasional, di bawah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan rumah menjadi prioritas pemerintah baru, seiring masih tingginya angka kebutuhan hunian.

“Ada 99 juta warga Indonesia belum punya rumah, dan lebih dari 3 juta rumah tidak layak huni. Maka, program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah ini sangat strategis,” jelas Tito.

Program ini diharapkan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2% melalui peningkatan aktivitas perbankan, jasa konstruksi, dan sektor riil lainnya.
(KS-5)