Jawa Timur Siaga Bencana, Sekdaprov Tekankan Sinergi Lintas Daerah dan Efisiensi Anggaran
KANALSATU - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor, membangun budaya antisipatif, dan mengoptimalkan tata kelola anggaran kebencanaan secara efektif serta efisien menjelang potensi bencana tahun 2026.
Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik bertema “Sinergi Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Kedaruratan Bencana melalui Optimalisasi Anggaran 2026” di Surabaya.
“Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi momentum menyusun orkestrasi kerja kebencanaan Jawa Timur yang lebih presisi, kolaboratif, dan berdampak nyata,” ujar Adhy.
Ia menegaskan, Jawa Timur kini menghadapi puncak musim hujan disertai potensi cuaca ekstrem sebagaimana peringatan BMKG. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin puting beliung, dan banjir rob di pesisir.
Karena itu, seluruh daerah harus siap siaga dan tidak sekadar menunggu bencana terjadi.
Adhy menginstruksikan agar setiap kabupaten/kota segera mengaktifkan posko kesiapsiagaan 24 jam dan memastikan sistem pelaporan cepat yang terhubung langsung ke provinsi.
Ia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum melakukan inspeksi drainase, normalisasi sungai, serta pemeriksaan tanggul-tanggul kritis untuk mencegah banjir.
Selain itu, Dinas Sosial dan BPBD diminta memastikan ketersediaan logistik dasar di titik-titik strategis, sementara para Sekda kabupaten/kota harus memimpin langsung koordinasi kesiapsiagaan di wilayahnya.
Adhy juga menegaskan pentingnya aparatur di semua tingkatan memahami rencana kontinjensi, memetakan jalur evakuasi, dan menyiapkan titik pengungsian yang layak sesuai protokol kesehatan.
Ia menambahkan, sistem peringatan dini atau Early Warning System harus berfungsi optimal dan mudah dipahami masyarakat. “Masyarakat harus tahu langkah apa yang harus dilakukan ketika alarm berbunyi. Libatkan relawan seperti TAGANA dan DESTANA untuk sosialisasi,” katanya.
Lebih lanjut, Adhy menyoroti pentingnya memperkuat sinergi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam upaya mitigasi dan respons kebencanaan.
Berkat kolaborasi ini, Indeks Risiko Bencana (IRB) Jawa Timur menurun hingga 95,75 pada tahun 2024 dan kini berada pada kategori sedang.
Namun, Adhy mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin berat, terutama dengan adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, pengelolaan anggaran kebencanaan harus lebih efisien dan terkoordinasi.
Ia mendorong penerapan collaborative governance melalui perencanaan lintas sektor, joint budgeting, berbagi data secara real time, dan pemanfaatan sumber daya bersama.
“Ini bukan tentang siapa yang paling berwenang, tetapi siapa yang paling cepat memberi solusi dan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan jiwa,” tegasnya.
Menutup arahannya, Adhy mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan menghapus ego sektoral. “Mari rapatkan barisan dan buktikan bahwa Jawa Timur tangguh, sigap, dan resilien menghadapi bencana,” pungkasnya.
(KS-9)
