Tarif 0% AS untuk Empat Negara Asia: Kadin Jatim Nilai Indonesia Tak Akan Terdampak Signifikan

KANALSATU - Kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump yang memberikan tarif impor 0% untuk empat negara Asia—Kamboja, Malaysia, Vietnam, dan Thailand—menjadi sorotan pelaku usaha di Tanah Air. Langkah ini dinilai bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan manuver geopolitik yang berpotensi mengubah peta perdagangan dan rantai pasok di kawasan Asia Tenggara.

Wakil Ketua Umum Perdagangan dan Promosi Luar Negeri Kadin Jatim, Prof. Tommy Kayhatu, menegaskan bahwa tarif 0% tersebut merupakan strategi AS untuk memperkuat posisinya di Asia dan membendung pengaruh Tiongkok.

“Tarif 0% ini dikemas sebagai kerja sama ekonomi, tapi sejatinya merupakan soft power untuk menahan ekspansi ekonomi Tiongkok,” ujarnya dalam Talkshow bertema “Free Trade atau Political Trap? Membaca Peluang Investasi di Balik Kebijakan Tarif 0% dan Pengaruhnya di Jawa Timur 2025.”

Tommy menjelaskan, insentif tarif ini mendorong relokasi supply chain dari Tiongkok ke negara ASEAN tertentu. AS, katanya, memberi prioritas berdasarkan kepentingan strategis, termasuk akses terhadap cadangan rare earth yang dimiliki empat negara penerima fasilitas tersebut.

“Dengan kebijakan ini, Amerika menjamin pasokan komoditas strategis bagi industri mereka, mulai dari kendaraan listrik hingga pertahanan,” tambahnya.

Menurut Tommy, Indonesia berada pada posisi berbeda dibanding keempat negara tersebut karena tidak memiliki ketergantungan tinggi pada pasar Amerika. Selain itu, hubungan ekonomi Indonesia yang kian erat dengan Tiongkok dan blok BRICS membuat Indonesia bukan target utama skema tarif 0%.

Karena itu, ia menilai Indonesia tetap memiliki ruang untuk memanfaatkan peluang tanpa kehilangan independensi politik dan ekonomi.

Potensi spillover dari meningkatnya produksi di negara penerima tarif juga dinilai bisa menguntungkan Indonesia. Jawa Timur disebut mampu menjadi pusat penting dalam rantai pasok regional karena kapasitas manufaktur, pertanian olahan, dan industri pangannya yang kuat.

Kadin Jatim Ingatkan Risiko Jika Industri Lemah

Wakil Ketua Umum Bidang Migas Kadin Jatim, Tri Prakoso, yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, mengingatkan bahwa tarif 0% bukan hanya peluang tetapi juga ancaman jika tidak diimbangi dengan fondasi industri yang kuat.

“Kebijakan tarif nol penuh peluang, tetapi juga sarat jebakan. Tanpa strategi industrialisasi dan ketahanan ekonomi, negara bisa kalah bersaing,” ujarnya.

Tri menyoroti risiko ketergantungan impor, banjirnya produk asing, hingga melemahnya posisi tawar Indonesia dalam perundingan internasional.

“Jika kapasitas produksi dan teknologi dalam negeri tidak diperkuat, industri lokal dapat tergerus dan negeri ini hanya menjadi pasar,” tegasnya.

Wakil Ketua Kadin Surabaya, Medy Prakoso, menyatakan optimistis bahwa kebijakan tarif 0% ini tidak akan mengganggu ekspor Indonesia, terutama dari Jawa Timur.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia dan empat negara penerima tarif memiliki musim dan jenis komoditas pertanian yang mirip. Namun Indonesia masih unggul dalam sektor perkebunan seperti karet, serta produk handycraft dan furnitur yang tetap diminati pasar AS.

“Yang kita impor dari Amerika pun adalah barang yang memang tidak kita produksi, seperti pesawat, kapas, dan gandum,” jelasnya.

Dari sisi kontribusi ekspor, Medy mencatat bahwa Amerika Serikat bukan tujuan utama Indonesia. Tahun ini, ekspor ke AS mencapai 12,29%, masih di bawah Tiongkok (12,40%) dan Swiss (17,83%).

“Saya yakin ekspor Indonesia tidak akan terdampak. Justru kebijakan itu bisa memperkuat perdagangan kita dengan negara lain karena kita sudah terbukti tangguh di perdagangan internasional,” katanya.

16 Perjanjian Dagang Masih Dalam Proses

Ketua Komite Tetap Perdagangan dan Jasa Luar Negeri Kadin Jatim, Fernanda Reza, menambahkan bahwa Indonesia saat ini masih menyelesaikan 16 perjanjian perdagangan bebas yang sebagian besar menunggu proses legislasi di DPR. Selain itu, 18 perjanjian sudah diimplementasikan dan dua lainnya menunggu ratifikasi.

“Proses perundingan perdagangan bebas sangat panjang, rata-rata bisa memakan waktu hingga 15 tahun,” ujarnya. (Ks-5)