RS Kemenkes Surabaya dan ARSADA Jatim Dorong Penguatan Kompetensi Rumah Sakit
KANALSATU – Upaya mempercepat transformasi layanan kesehatan kembali digaungkan melalui pertemuan antara RS Kemenkes Surabaya dan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Jawa Timur. Pertemuan ini memfokuskan pembahasan pada tantangan implementasi klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi, termasuk kesiapan SDM, kelengkapan alat kesehatan, pembiayaan, hingga arah pengembangan layanan di berbagai daerah.
Ketua Tim Kerja Penataan Sistem Rujukan Direktorat Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan, Ratih Dwi Lestari menyampaikan apresiasi atas percepatan sinkronisasi data rumah sakit di Jawa Timur. Menurutnya, capaian ini menunjukkan keseriusan daerah dalam merespons transformasi layanan kesehatan nasional.
“Jawa Timur memiliki sekitar 413 rumah sakit, jumlah terbanyak di Indonesia. Tetapi per 17 November, seluruhnya sudah 100 persen selesai melakukan sinkronisasi data. Bahkan saat kami meminta pembaruan data pekan lalu, responsnya mencapai 89 persen. Itu sangat luar biasa,” ungkap Ratih, di Surabaya, Rabu (10/12/2025).
Ratih menilai pemenuhan SDM, khususnya dokter spesialis, masih menjadi tantangan terbesar bagi banyak rumah sakit. Namun ia mengingatkan bahwa pengembangan kompetensi harus selaras dengan strategi bisnis dan kebutuhan wilayah.
“Tidak semua rumah sakit harus naik kelas. Ada yang lebih sesuai tetap di layanan madya. Dengan klasifikasi berbasis kompetensi, kekuatan dan kekurangan tiap rumah sakit terlihat jelas sehingga manajemen dapat menentukan langkah pengembangan yang tepat,” jelasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah melalui dinas kesehatan terus memantau pembaruan dan konsistensi data agar potensi pengembangan layanan dapat dimaksimalkan.
Di sisi lain, Plh Direktur Utama RS Kemenkes Surabaya, dr. Martha M.L. Siahaan, menyoroti persoalan pembiayaan sebagai isu krusial yang kerap dihadapi rumah sakit pemerintah. Menurutnya, proses pengelolaan anggaran di rumah sakit milik negara berbeda jauh dengan sektor swasta karena memiliki risiko administratif yang tinggi.
“Setiap keputusan di rumah sakit pemerintah harus sangat hati-hati. Salah langkah sedikit bisa berdampak panjang,” ujar Martha.
Ia kemudian membagikan pengalamannya saat pertama kali memimpin RS Kemenkes Surabaya dalam kondisi sangat terbatas. Rumah sakit hanya memiliki enam pegawai tanpa dukungan keamanan dan fasilitas yang memadai. Namun kondisi tersebut mendorongnya untuk berinovasi secara bertahap.
“Prinsip saya, don’t limit your challenge. Dengan 50 dokter dan 50 perawat, kami memulai dari layanan yang bisa dijalankan, mulai medical check-up, telehealth, home care, sampai penitipan lansia saat Lebaran,” katanya.
Martha menyebut inovasi sederhana seperti pemeriksaan IQ anak di TK, kerja sama dengan PKK, hingga membangun komunikasi di tingkat RT menjadi langkah awal yang efektif sebelum rumah sakit memiliki peralatan dan izin lengkap.
“Inovasi bukan harus yang besar. Yang penting bermanfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Martha berharap pertemuan serupa dapat kembali digelar dengan melibatkan lebih banyak direktur RSUD di Jawa Timur, sehingga diskusi mengenai persoalan lapangan dan perbaikan layanan dapat dilakukan secara kolektif. (KS-5)
