Respons Cepat Bencana Sumatra, Mendagri: Rp268 Miliar BTT Langsung Cair dan Desa Direlokasi
KANALSATU — Pemerintah pusat bergerak cepat dan terpadu dalam menangani dampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra. Langkah konkret penanganan sejak hari-hari awal bencana dilaporkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, seperti dikutip dari laman kepresidenan,Senin (15/12/2025).
Tito menyampaikan, penanganan bencana melibatkan berbagai unsur pusat, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, hingga BNPB, yang langsung turun ke lapangan untuk mendukung pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga telah menyalurkan tambahan anggaran belanja tidak terduga (BTT) guna mempercepat penanganan darurat.
“Dari pusat semua juga turun, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan lain-lain. Untuk anggaran BTT yang Bapak tambahkan, totalnya Rp268 miliar. Kami sudah cek, tiga hari langsung masuk,” ujar Tito.
Selain dukungan anggaran dari pusat, solidaritas antardaerah juga menguat. Sejumlah pemerintah daerah turut membantu dengan memanfaatkan sisa anggaran akhir tahun serta mengirimkan bantuan langsung ke wilayah terdampak.
“Daerah-daerah lain kami minta untuk membantu solidaritas. Dari yang kami monitor, totalnya Rp46 miliar diberikan langsung,” jelas Tito.
Bantuan tersebut tidak hanya berupa dana, tetapi juga pengiriman tenaga medis, obat-obatan, logistik makanan, dan pakaian ke kabupaten dan kota yang terdampak paling parah, seperti Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.
Dalam aspek administrasi kependudukan, pemerintah membentuk posko pelayanan khusus dengan sembilan tim untuk mempercepat penerbitan kembali dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana. Layanan penerbitan KTP, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya diberikan secara gratis.
Tito juga mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan kemudahan serta pembebasan biaya pengurusan dokumen penting lain, termasuk sertifikat tanah, ijazah, dan dokumen perbankan bagi warga terdampak.
Selain penanganan darurat, pemerintah mulai menyiapkan langkah jangka menengah dengan merelokasi sejumlah desa yang dinilai tidak lagi aman akibat longsor dan kerusakan lingkungan. Relokasi dilakukan dengan menyiapkan administrasi pemerintahan desa baru bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
“Ada beberapa desa yang memang harus direlokasi karena tidak aman dan sudah habis. Kami bekerja sama dengan bupati untuk menyiapkan administrasi pemerintahan yang baru. Nama desanya tetap, tapi pemerintahannya baru,” ungkap Tito.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan penanganan bencana dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan demi melindungi keselamatan serta hak-hak masyarakat terdampak.
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News
