Pemerintah Tegaskan Tak Impor Gula Konsumsi Mulai 2026
KANALSATU – Pemerintah menegaskan Indonesia tidak akan mengimpor gula kristal putih mulai 2026, seiring menguatnya produksi dalam negeri dan pembenahan ekosistem industri gula nasional.
Kepastian tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat dalam National Sugar Summit (NSS) 2025 di Surabaya. “Mandat Presiden sangat tegas. Tahun 2026 gula kristal putih tidak boleh lagi impor. Ini sudah diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan menjadi bagian dari rencana kerja negara,” kata Abdul Roni, Rabu (17/12/2025).
Ia menjelaskan, produksi gula kristal putih nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 2,68 juta ton, mendekati kebutuhan konsumsi nasional sekitar 2,81 juta ton per tahun. Dengan dukungan stok tahun sebelumnya, kondisi pasokan gula konsumsi dinilai aman dan bahkan mencatat surplus sekitar 1,4 juta ton hingga akhir tahun.
“Artinya, dari sisi gula konsumsi kita relatif aman. Industri gula mulai kembali bergairah setelah terpukul cukup dalam pada tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Namun demikian, tantangan besar berikutnya berada pada gula rafinasi. Kebutuhan nasional mencapai sekitar 5 juta ton per tahun, yang masih sangat bergantung pada impor bahan baku. Pemerintah menargetkan swasembada gula rafinasi pada 2029.
“Target ini tidak mungkin dicapai dengan cara lama. Kita harus menambah luas tanam tebu, menaikkan rendemen, dan memodernisasi pabrik gula. Semua harus berjalan bersamaan,” tegas Abdul Roni.
Sebagai langkah konkret, pemerintah menggulirkan program bongkar ratoon untuk peremajaan tebu rakyat dengan dukungan anggaran sekitar Rp1,6 triliun pada 2025, mencakup luasan 100 ribu hektare. Program ini disertai bantuan benih, subsidi pupuk, serta akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus tebu.
Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang memberi nilai tambah bagi petani, termasuk pemanfaatan molases seiring kebijakan etanol yang semakin jelas.“Regulasi ke depan harus menyemangati, bukan justru mematikan. Pemerintah ingin industri gula ini sehat dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Abdul Roni menegaskan, pemerintah membuka ruang dialog selebar-lebarnya dengan pelaku usaha.“Saya Dirjen untuk semua, BUMN maupun swasta. Kalau ada masalah lahan, harga, atau gangguan lain, sampaikan. Kita selesaikan bersama, jangan pakai cara-cara berlebihan,” katanya.
(KS-5)
