Konflik Timur Tengah Tekan Ekonomi Jatim, BI Wanti-wanti Risiko Energi
KANALSATU – Konflik berkepanjangan di Timur Tengah mulai memberikan efek berantai terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Bagi Jawa Timur sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional, situasi ini menjadi faktor eksternal yang perlu diwaspadai secara serius.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, menegaskan bahwa dampak konflik tidak selalu terjadi secara langsung, melainkan merambat melalui berbagai saluran ekonomi seperti harga komoditas dan perdagangan global.
Dalam forum “Jatim Talk Road to East Java Economic Forum (EJAVEC) 2026” di Surabaya, Rabu (1/4/2026), ia menjelaskan adanya spektrum risiko ekonomi mulai dari kondisi normal hingga skenario ekstrem atau tail risk.
“Tail risk memang kecil kemungkinannya, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Ini yang harus diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Salah satu dampak paling nyata terlihat pada sektor energi. Kawasan Timur Tengah memegang peran vital dalam pasokan global, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur distribusi sekitar 20 persen minyak dunia. Ketegangan geopolitik di kawasan tersebut sempat mendorong harga minyak melampaui USD100 per barel.
Kenaikan harga energi ini turut memicu efek domino ke sektor industri, khususnya yang bergantung pada gas sebagai bahan baku. Ibrahim menyebut sekitar 70 persen produksi amonia berasal dari gas, yang kemudian berdampak pada industri pupuk, plastik, hingga kimia.
Bagi Jawa Timur yang memiliki basis industri dan UMKM kuat, gangguan rantai pasok bahan baku berpotensi menekan kinerja sektor riil, terutama jika harga terus meningkat.
Meski demikian, Ibrahim memastikan kondisi saat ini belum mengarah pada krisis pasokan. Diversifikasi sumber impor membuat ketersediaan barang masih terjaga.
“Harga memang naik, tetapi pasokan masih ada. Yang perlu diwaspadai adalah jika barang mulai langka,” tegasnya.
Selain dari sisi komoditas, tekanan juga muncul akibat perubahan pola perdagangan global. Konflik geopolitik mendorong banyak negara menerapkan kebijakan protektif dengan mengamankan kebutuhan domestik, sehingga memicu fenomena fragmentasi perdagangan.
Kondisi ini berpotensi menekan ekspor Jawa Timur yang memiliki keterkaitan dengan pasar internasional. Namun, kuatnya konsumsi domestik menjadi penopang utama ekonomi daerah. Sekitar 60 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
Di sisi lain, ketahanan pangan menjadi kekuatan tambahan. Jawa Timur dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan kontribusi besar pada komoditas strategis seperti daging ayam, telur, jagung, dan cabai.
“Ketahanan pangan yang kuat menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas di tengah tekanan global,” tambah Ibrahim.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa dampak konflik dapat semakin terasa jika berlangsung dalam jangka panjang. Kenaikan biaya produksi berpotensi menekan margin usaha, memengaruhi kinerja korporasi, hingga berdampak pada sektor keuangan dan daya beli masyarakat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan. Di antaranya memperkuat diplomasi perdagangan guna menjaga pasokan bahan baku, mengendalikan inflasi terutama pada komoditas strategis, serta mendorong diversifikasi sumber impor industri.
Selain itu, menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga dan kelancaran distribusi juga menjadi kunci.
Bank Indonesia bersama otoritas terkait juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, mulai dari menjaga stabilitas nilai tukar, memastikan likuiditas perbankan tetap aman, hingga mempercepat digitalisasi ekonomi.
“Kita tidak boleh terlalu pesimis, tetapi juga tidak boleh lengah. Di tengah risiko selalu ada peluang,” kata Ibrahim.
Belajar dari konflik global sebelumnya seperti Rusia–Ukraina, dunia dinilai mampu beradaptasi melalui perubahan jalur perdagangan dan pencarian sumber alternatif.
Dengan fondasi ekonomi yang relatif kuat, Jawa Timur masih memiliki peluang untuk bertahan bahkan tumbuh di tengah ketidakpastian global. Namun, kewaspadaan tetap menjadi kunci utama menghadapi dinamika geopolitik yang sulit diprediksi. (KS-5)
