Ekonom Soroti Efisiensi Fiskal hingga Gas Domestik
KANALSATU - Upaya penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak harus ditempuh melalui kenaikan harga. Ekonom mendorong pemerintah mengoptimalkan efisiensi fiskal serta mempercepat pemanfaatan energi domestik sebagai solusi yang lebih aman bagi daya beli masyarakat.
Ekonom Universitas Surabaya (Ubaya), Firman Rosjadi Djoemadi, mengatakan pengalihan anggaran operasional pemerintah ke subsidi yang lebih tepat sasaran dapat menjadi langkah strategis.
Menurutnya, efisiensi di lingkungan birokrasi akan membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk menopang konsumsi masyarakat. “Pemerintah sebenarnya memiliki ruang fiskal yang cukup. Dana tersebut bisa diarahkan untuk menjaga bahkan meningkatkan daya beli,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Firman menjelaskan, penghematan dapat dimulai dari pengurangan belanja rutin seperti perjalanan dinas dan konsumsi listrik di kantor pemerintahan. Selain itu, penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) juga dinilai efektif menekan konsumsi energi secara nasional.
“Skema kerja seperti work from anywhere dapat mengurangi biaya listrik sekaligus transportasi,” jelasnya.
Tak hanya di sektor publik, ia juga menekankan pentingnya diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas alam cair (LNG). Indonesia, kata dia, memiliki cadangan gas domestik yang cukup besar untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan minyak bumi.
“Kita punya potensi gas domestik yang besar dan bisa dimanfaatkan sebagai pengganti LPG,” kata Firman.
Untuk itu, percepatan pembangunan jaringan gas perkotaan dinilai menjadi langkah krusial dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Strategi ini dianggap paling realistis di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil.
“Percepatan pemanfaatan gas LNG adalah solusi paling masuk akal untuk ketahanan energi jangka panjang,” tegasnya.
Sementara itu, pada sektor industri, Firman mengingatkan bahwa efisiensi energi tidak boleh mengganggu proses produksi utama. Ia menilai penghematan sebaiknya difokuskan pada fasilitas pendukung agar tidak menurunkan output ekonomi. “Jika energi di lini produksi dikurangi, justru berisiko menghambat produksi,” ungkapnya.
Menurut dia, efisiensi di sektor industri lebih tepat dilakukan pada area non-produksi seperti perkantoran atau fasilitas pendukung lainnya.
Di sisi lain, Firman juga mendorong pemerintah mempercepat transisi energi melalui pemberian insentif kendaraan listrik. Skema ini dinilai lebih efektif dalam mengubah perilaku konsumsi masyarakat dibandingkan kebijakan yang bersifat pembatasan.
“Insentif untuk kendaraan listrik perlu diperbesar dan dipermudah agar lebih menarik bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi psikologis masyarakat yang tengah diliputi kekhawatiran terhadap krisis energi global harus direspons dengan kebijakan yang memberi rasa aman. Pendekatan berbasis insentif dinilai mampu mempercepat adopsi energi terbarukan tanpa memicu gejolak sosial.
“Dalam situasi seperti sekarang, kebijakan insentif lebih tepat karena masyarakat sedang cemas,” tutupnya.
(KS-5)
