Wapres berharap Google komit bayar pajak

KANALSATU – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berharap iktikad baik Google, perusahaan multinasional berkedudukan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang jasa dan produk internet, berkomitmen membayar pajak pemasangan iklan. Wapres minta persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik walaupun angkanya masih dalam perhitungan.

“Persoalan hukum yang dialami Google tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, seperti Irlandia. Kalau tidak ada Google, Anda pasti marah-marah karena tidak bisa cari tahu. Akan tetapi, mereka juga cari iklan di Indonesia. Iklannya itu harus bayar pajak,” katanya di Kantor Wapres di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (23/12).

Akhir Nopember 2016 di Bandung, Jawa Barat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan hingga kini kementrian yang dipimpinnya masih terus menghitung nilai pajak Google yang beroperasi di Indonesia.

“(Soal pajak Google) Kami akan terus melakukan dengan mereka untuk melakukan penghitungan, kemudian pada akhirnya akan mendapatkan hak negara secara adil,” kata Mulyani.

Pada bagian lain pernyataannya, Wapres Jusuf Kalla memaklumi rendahnya realisasi penerimaan pajak nasional pada tahun ini. Alasannya, ekonomi global sedang lesu, termasuk di Indonesia. “Kalau ekonomi lesu, pajak pun berkurang karena pajak diambil dari keuntungan. Kalau keuntungannya kurang, belanjanya kurang. Maka, terjadilah defisit, kekurangan pajak.”

Karena terjadi defisit, lanjut dia, dana di lembaga negara dan kementrian harus dipotong dan beberapa proyek dihentikan. “Tentu tidak semuanya yang dikurangi. Cuma itu caranya, tidak ada cara lain. Karena sekarang sudah akhir tahun, tidak mungkin lagi tarik pajak. Orang sudah banyak libur. Sudahlah tunggu tahun depan saja.”(win10)