Wagub Emil Minta Reformasi BUMN Dapat Perkuat Ekonomi Jatim
KANALSATU — Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa reformasi BUMN dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus memberi dampak nyata bagi perekonomian Jawa Timur.
Hal itu ia sampaikan dalam Round Table Discussion (RTD) bertema “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?” yang digelar Nagara Institute bersama kanal Akbar Faizal Uncensored di Hotel Wyndham Surabaya, Selasa (2/12/2025).
Emil menyampaikan bahwa Danantara kini memunculkan dua mesin ekonomi sekaligus yaitu BUMN yang terus berjalan melalui bisnis eksistingnya di Jawa Timur, serta Danantara Investment yang mengolah dividen BUMN menjadi modal bagi investasi di sektor-sektor strategis. Menurutnya, struktur baru ini harus memberi peluang lebih besar bagi daerah.
“Banyak BUMN besar beroperasi di Jawa Timur—Semen Indonesia, Petrokimia Gresik, Pelindo, Perhutani, sampai PTPN. Karena itu, kami berharap reformasi ini mampu memperluas serapan tenaga kerja, meningkatkan investasi, serta mempercepat transformasi ekonomi sektor pangan hingga energi,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan peluang sinergi baru antara Danantara dengan sektor pertanian dan peternakan setelah terjalinnya koordinasi antara Gubernur Jawa Timur, Menteri Pertanian, dan pimpinan Danantara.
Selain itu, proyek Waste to Energy di Malang Raya kini dalam tahap persiapan, serta SGN (Sinergi Gula Nusantara) telah menyerap sekitar Rp1 triliun hasil panen petani tebu.
“Kami optimis, dengan kerja keras dan komunikasi yang baik, Danantara dapat membawa manfaat besar bagi Jawa Timur. Harapan kami sederhana: memperbanyak ruang sinergi, baik melalui BUMN maupun jalur investasinya,” tegasnya.
Peneliti Nagara Institute, R. Edi Sewandono, menyoroti absennya peta jalan (roadmap) yang jelas terkait hubungan bisnis Danantara dan BUMN dengan pemerintah daerah.
Edi mengungkapkan bahwa banyak aset BUMN di daerah tidak dimanfaatkan optimal, terutama milik BUMN yang kurang sehat. Padahal, aset tersebut bisa disinergikan atau dikerjasamakan dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai ekonomi.
Ia juga menyoroti porsi keuntungan dari proyek besar—seperti aset Pelindo dan proyek industri di Tuban—yang dinilai belum memberikan bagi hasil layak untuk daerah.
“Daerah jangan hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek yang ikut memiliki share dalam pengelolaan aset BUMN,” tegas Edi.
Dosen Ekonomi Islam FEB Unair, Prof. Imron Mawardi, menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam memanfaatkan peluang investasi baru. “Pemerintah daerah, termasuk Pemkot Surabaya, sudah memiliki perencanaan. Kalau ada dananya, pembangunan kota bisa lebih cepat,” kata Imron.
DPR RI: Jangan Bersaing dengan Swasta
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menambahkan bahwa reformasi BUMN harus dipastikan tidak membuat negara bersaing dengan masyarakat. Ia mencontohkan sektor perhotelan dan real estat yang kini lebih efisien bila dikelola swasta.
Misbakhun menjelaskan bahwa total laba BUMN mencapai lebih dari Rp300 triliun, namun hanya sekitar Rp80–90 triliun yang disetorkan sebagai dividen ke APBN dan kini dialihkan ke Danantara Investment. Dana ini, katanya, menjadi komponen penting dalam pembentukan modal tetap bruto yang menggerakkan ekonomi nasional.
“Yang penting, Danantara jangan sampai bersaing dengan swasta. Masuklah ke sektor yang tidak diminati atau memerlukan teknologi tinggi, seperti Waste to Energy atau bahan baku kimia dasar. Di situlah nilai strategisnya,” ujarnya.
Senada dengan Misbakhun, Pakar ekonomi Ferry Latuhihin mengemukakan kritik tajam mengenai peran negara dalam ekonomi. Menurutnya, negara selama ini terlalu dominan hingga melampaui fungsinya sebagai agent of development.
“Negara ini sudah gagal menjadi agent of development. Negara terlalu banyak ikut campur dalam urusan rakyat,” ujarnya.
Ferry menyoroti bahwa keadaan pasar modal saat ini sudah jauh berbeda dari tahun 2000 ketika Danareksa hadir untuk mengisi kekosongan lembaga penunjang. Kini terdapat ratusan bahkan ribuan perusahaan sekuritas.
“Sekarang terlalu banyak, over crowded. Negara malah bersaing dengan swasta,” tambahnya.
Ia menyebut bahwa Danantara keliru bila memposisikan diri sebagai badan investasi. Menurutnya, platform public-private partnership sejatinya sudah ada melalui INA, yang meski dananya belum besar, namun profesional dan mumpuni. Sementara itu, ia menilai infrastruktur yang tidak strategis seharusnya dapat dikelola swasta tanpa perlu campur tangan negara.
Perlu diketahui, INA adalah Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority). Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mengelola investasi negara, memperkuat fondasi ekonomi, dan membangun nilai jangka panjang.
Direktur Eksekutif Nagara Institute, Dr. Akbar Faizal—yang juga menjadi host—menegaskan bahwa RTD ini merupakan forum independen untuk menguji apakah Danantara benar menjadi terobosan atau justru menimbulkan persoalan baru.
“Kami ingin memediasi pemikiran publik dan memastikan diskusi ini menghadirkan argumen dan data yang kredibel. Sebuah buku berisi kajian dan rekomendasi akan kami serahkan kepada Presiden dan pihak Danantara sebagai tawaran ide,” jelasnya.
(KS-5)
