Pilgub Jatim sudah usai
(WINCOM): Proses Pemilihan Gubernur Jawa Timur sudah usai, tetapi riuh rendah yang menyertainya belumlah reda. Kendati proses pencoblosan sudah usai dan tinggal menunggu hasilnya, tensi dan semangat pertarungan para kandidat nampaknya belum juga ikut menurun. Paling tidak, gejala itu nampak dari komentar-komentar para kandidat yang terindikasi gagal memenangi beserta pendukungnya.
Sejak pukul 13.20 WIB, Kamis (29/8/13), sudah berseliweran informasi yang mengabarkan perolehan suara masing-masing kandidat. Sejumlah stasiun televisi bahkan aktif merilis secara live dengan periodesasi yang begitu rapat soal penghitungan cepat (quick count) beberapa lembaga independen.
Menariknya, suara-suara sumbang juga mengikuti peredaran informasi terkini tentang perolehan suara. Tentu, suara-suara sumbang yang keluar dari bibir para kandidat potensial, termasuk pada pendukung, yang meski masih sementara, tetapi bisa dipastikan gagal memenangi Pilgub Jatim.
Simak saja suara calon gubernur Khofifah Indar Parawansa. Tak ada sedikitpun nada fair dan besar hati menerima kekalahan yang muncul sejak quick count menebar ke seantero wilayah Jatim. Dalam setiap wawancara live stasiun televisi pun, cagub yang menggandeng Herman Suryadi Sumawiredja dengan slogan BerKah itu selalu bersuara sumbang soal pelaksanaan pencoblosan.
Misalnya merasa dianaktirikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena mendapati pemasangan gambar pasangan BerKah di lokasi TPS tidak sama dengan tiga cagub lainnya. Jika gambar tiga cagub lain nampang pada satu lembar cetakan, gambar Khofifah ditempel tersendiri dari sebuah stiker. Tidak penting, karena faktanya toh gambar Khofifah tetap terpasang.
Tak cuma itu, sifat tidak besar hati dan tak siap menerima kekalahan juga nampak dari alasan yang gak masuk akal. Misalnya, Khofifah menyebut banyaknya pemilih yang terlambat, bahkan tidak menerima undangan untuk memilih (Formulir Model C6).
Akibatnya, mereka yang diklaim merupakan konstituennya itu gagal memanfaatkan hak politiknya. Penyebabnya, macam-macam. Formulir C6 diserahkan beberapa jam menjelang akhir jadual pencoblosan atau pengacakan TPS yang menyulitkan masyarakat karena lokasinya jauh dari kediaman para pemilih.
It’s OK lah jika situasi itu memang terjadi. Yang tidak OK adalah klaim bahwa segala temuan tersebut merupakan bukti ketidaknetralan KPU yang sangat merugikannya. Dalam bahasa sederhana, suara yang diperoleh jauh dari impian itu terjadi akibat kelalaian KPU. Lha memangnya, kandidat yang lain tidak ikut dirugikan dengan kejadian itu?
Memangnya, mereka yang tak menerima Formulir C6 itu sudah pasti bakal memilihnya. Padahal, siapapun bisa memilih kandidat manapun. Tak ada yang tahu dan bisa memastikan karena penentuannya hanya pada bilik pencoblosan. Bagaimana membuktikan ribuan pemilih yang terlambat atau tak mendapat Formulir C6 itu pasti tidak memilih Soekarwo, Eggi Sujana atau Bambang DH?
Padahal, siapapun tahu, KPU, melalui sang ketua justru terbukti ‘mendukung’ pasangan BerKah. Bukan lagi tersamar, tapi sudah tersirat. Khofifah mungkin ‘tidak menolak lupa’ pada fakta pengiriman pesan bersama (broadcast) melalui blackberry messenger (BBM) yang dilakukan Andry Dewanto Ahmad tentang dukungan ke Khofifah menjelang pelaksanaan debat kandidat terakhir yang disiarkan langsung Kompas TV.
Itu belum termasuk ‘dukungan’ dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang secara kasat mata telah mendukungnya dengan memerintahkan KPU untuk memasukkan pasangan Khofifah – Herman sebagai cagub nomor empat pda Pilgub Jatim. Padahal, DKPP sejatinya hanyalah sebuah institusi yang kewenangannya sebatas mengadili pelanggaran etika penyelenggara pemilu.
Bambang DH, cagub dengan nomor urut 3 juga melontarkan ‘serangan’ meski tidak secara terang-terangan. Bambang mungkin tak menyangka, perolehan suaranya jauh dari prediksi dan hasil survei Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusungnya.
Padahal, jangan di daerah lain, di TPS-nya sendiri saja, Bambang justru menuai kekalahan. Hasil penghitungan suara di TPS 7 di Jalan Pagesangan Baru, Kelurahan Pagesangan, Kecematan Jambangan, Kota Surabaya, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf meraup 127 suara, sementara Bambang DH-Said Abdullah hanya mendapat 113 suara. Di TPS itu, Eggy Sudjana-Muhammad Sihat memperolah 5 suara dan pasangan Khofifah Indar Parawansah-Herman Surjadi Sumawiredja menuai 7 suara.
Menanggapi kekalahannya, Bambang memang belum berani menyebut telah terjadi kecurangan pada pelaksanaan pemungutan suara pada Pilgub Jatim. Namun secara tegas, Bambang mengungkapkan kekecewaannya pada kejanggalan yang muncul saat pemungutan suara, yakni tentang sepinya masyarakat yang datang ke TPS untuk mencoblos.
Ah, rasanya terlalu berat menjelaskan ketidakjelasan masalah itu. Semua msih samar dan bermuara pada asumsi belaka. Sulit pembuktiannya. Biarlah yang lalu berlalu. Sekarang masanya kembali ke kehidupan normal, saatnya bekerja lagi. Pesta demokrasi Pilgub Jatim usai sudah. Kini tinggal menunggu hasil resmi yang diumumkan KPU Provinsi Jatim.
Senyampang menunggu kepastian, ada baiknya disudahi saja ‘pertikaian’ lanjutan Pilgub Jatim. Toh, sebelum memulai peperangan, seluruh kandidat sudah menyatakan tekad dan komitmen menerima dan menghormati apa pun hasilnya.
Kalau masih saja ‘ramai’ mempersoalkan hal yang sulit dibuktikan, njlimet dan perlu waktu panjang untuk memprosesnya, maka sudah sepantasnya jika rakyat Jatim bersyukur tidak memilih kandidat yang belakangan ternyata nyinyir dan tidak gentle mengakui kekalahannya.
Mereka, para kandidat gubernur dan wakil itu adalah para tokoh di Jatim, bahkan ada yang levelnya nasional. Mereka semua dihormati publik. Tindakan dan ucapannya akan selalu diperhatikan dan dicatat oleh publik. Betapa eloknya andai para tokoh itu berkomentar seperti ini setelah prosesi Pilkada usai: “Alhamdulillah prosesi demokrasi Pilgub Jatim berlangsung aman dan damai. Kita tunggu saja hasil kerja KPU Jatim sampai tuntas dan menentukan siapan pemenangnya. Saya meminta semua masyarakat untuk menghormati siapapun yang menang dan memimpin provinsi ini.” (win10)
