LIPI kaji kebijakan kelistrikan Presiden Jokowi
KANALSATU - Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Eko Nugroho menyatakan, lembaganya tengah menelaah dan mengaji kebijakan kelistrikan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengejar target penambahan kapasitas pembangkit menjadi 86,6 Giga Watt (GW).
“Banyak masalah sektor kelistrikan Indonesia di berbagai aspek, sehingga telaah dilakukan untuk mengupas tuntas akar persoalan sekaligus menawarkan alternatif solusi bagi pemerintah,” kata Agus Eko Nugroho di Jakarta, Kamis (5/11/15).
Menurut dia, telaah fokus dilakukan pada lima aspek terkait kebijakan kelistrikan nasional, di antaranya pengelolaan kelistrikan dalam semangat otonomi daerah, investasi atau pembiayaan dan peran swasta, listrik perdesaan serta energi baru dan terbarukan di sektor ketenagalistrikan.
Peneliti Pusat Penelitian (Puslit) Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo mengatakan pembangunan listrik perdesaan skala kecil baik di wilayah perbatasan, terpencil, ataupun pulau-pulau terluar juga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam usaha meningkatkan rasio elektrifikasi.
Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain mengatakan, berkaca dari berbagai tantangan yang dihadapi program percepatan (fast track) tahap I dan tahap II, muncul keraguan dari berbagai kalangan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mewujudkan target 35.000 MW dalam lima tahun ke depan.
Menurut dia, pelbagai permasalahan mulai dari perijinan, pembebasan lahan, kasus-kasus hukum, hingga aspek paska operasi pembangkit menjadi tantangan pemerintah, PLN beserta para aktor lainnya.
Pemerintahan Jokowi pada awal Mei 2015 meluncurkan program 35.000 MW dengan nilai investasi diperkirakan lebih dari Rp1.000 triliun. Dalam Laporan Satu Tahun Pembenahan Sektor ESDM, pemerintah telah menyebut pelbagai capaian di bidang ketenagakerjaan, antara lain percepatan proses perizinan, penguatan kelembagaan dan organisasi dan capaian investasi.
Dalam RPJMN 2015--2019 di bidang ketenagalistrikan, pemerintah telah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit dari 50,7 GW menjadi 86,6 GW serta peningkatan perbandingan proses kekuatan daya listrik (rasio elektrifikasi) dari 81,5% menjadi 96,6%.(win10)
