Priyo siap tampil di Munaslub Golkar
KANALSATU - Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Jakarta Priyo Budi Santoso menyambut baik keputusan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), yang dihasilkan dalam Rapimnas DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali Abu Rizal Bakrie (Ical).
Dia pun siap maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, jika memang ada yang mendukung. "Kalau besok diselenggarakan Munas yang adil, bisa saja jika generasi kami lapis muda yang dalam posisi senior di partai, dianggap dan didukung layak maju. Saya kira jangan ditolak (bila didukung untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar)," kata Priyo saat di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/1/16).
Priyo tak mempermasalahkan siapa yang nanti bakal menyelenggarakan munaslub. Yang jelas, munaslub harus berjalan secara demokratis dan melibatkan kedua belah pihak. "Kalau Munas Riau sebagai patokan silakan saja. Kami bisa menerima sebagai kompromi," ucapnya.
Dalam kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas VIII 2009 Riau, Agung Laksono tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Sedangkan Priyo Budi Santoso menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu juga mengapresiasi sikap Ical dan Agung Laksono yang tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Untuk itu, Priyo mendukung diselenggarakannya munaslub. "Saatnya bergandengan tangan. Munaslub jadi ajang rekonsiliasi total. Tidak ada kubu-kubuan dan saatnya menyudahi konflik," tegas Priyo.
Seperti diketahui, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar menyetujui untuk menggelar munaslub. Persetujuan dicapai setelah Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX Abu Rizal Bakrie (Ical) setelah melakukan lobi dengan peserta Rapimnas.
"Akhirnya diputukan hasil lobi bahwa Rapimnas menyetujui munaslub dengan berpijak pada keputusan hukum," kata Ketua Penyelenggara Rapimnas Golkar Nurdin Halid di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (25/1/16).
Masa kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas VIII Riau sudah habis pada Desember 2015. Di sisi lain, kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali belum disahkan pemerintah. Kedua kepengurusan tersebut sama-sama dipimpin oleh Ical sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal. "Waktu dan tempat penyelenggaraan (munaslub) paling lambat Juni 2016 atau sebelum puasa," ujar Nurdin.
Dia yakin pemerintah bakal mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil munaslub. Kehadiran Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, dianggap sebagai sinyal restu dari pemerintah. "Pasti legal standing (dari pemerintah) keluar," cetus Nurdin.
Pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan munaslub sempat berlangsung alot. Nurdin Halid lantas mengajak Ketua DPD I untuk mengadakan lobi dengan Ical. Langkah itu diambil karena Nurdin menyimpulkan bahwa keputusan dikembalikan kepada ketua umum. Wacana munaslub yang digulirkan Ical telah menimbulkan dinamika diantara peserta Rapimnas Golkar.
"Ada yang setuju, ada yang menolak. Kesimpulan saya, 34 DPD I dan ormas, semua menyerahkan ke DPP dan ketum. Saya tawarkan solusi, yang tendang bola ketum, oper kiri-kanan, biar ketum golkan," ungkap Nurdin.(win6)
