LKPJ 2025: Kinerja Jatim Tembus 98,33%, Ekonomi Tumbuh 5,33%
KANALSATU – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (30/3/2026).
Dalam paparannya, Khofifah mengungkap capaian kinerja pembangunan daerah yang dinilai sangat optimal sepanjang tahun lalu.
Salah satu indikator utama terlihat dari realisasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur 2025 yang mencapai 98,33 persen dari total 4.021 indikator program dan kegiatan. Capaian ini meningkat dibanding tahun 2024 yang sebesar 98,25 persen.
“Capaian ini bukan sekadar angka statistik, tetapi representasi kerja kolektif dan kolaborasi seluruh elemen pembangunan di Jawa Timur,” ujar Khofifah.
Tak hanya itu, sepanjang 2025 Pemprov Jatim juga meraih 133 penghargaan dari berbagai sektor sebagai pengakuan atas kinerja pembangunan daerah.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan Jawa Timur mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target Rp28,55 triliun. Sementara belanja daerah terealisasi Rp31,20 triliun atau 93,82 persen dari target.
Menurut Khofifah, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Di tengah tantangan global, ekonomi Jawa Timur mampu tumbuh 5,33 persen (c-to-c), melampaui target RKPD yang berada di kisaran 4,80–5,20 persen. Jatim juga berkontribusi 14,40 persen terhadap ekonomi nasional dan 25,29 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Jawa Timur pada 2025 tercatat 2,93 persen (y-on-y), masih dalam rentang target nasional 2,5 ± 1 persen. Hal ini menunjukkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Di sektor investasi, realisasi mencapai Rp147,7 triliun—tertinggi dalam enam tahun terakhir. "Capaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Jawa Timur," tuturnya.
Sementara itu, kinerja ekspor meningkat 16,61 persen, didorong oleh sektor nonmigas. Program misi dagang juga mencatat hasil signifikan, dengan 12 kali misi dalam negeri menghasilkan transaksi Rp16,31 triliun, serta misi dagang ke Singapura senilai Rp4,16 triliun.
Dalam aspek kesejahteraan, angka kemiskinan Jawa Timur turun menjadi 9,30 persen atau berkurang sekitar 89,53 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya. Bahkan dalam periode 2020–2025, penurunan kemiskinan mencapai 781,68 ribu jiwa—terbesar secara nasional.
Selain itu, jumlah desa mandiri di Jawa Timur mencapai 4.716 desa atau sekitar 23 persen dari total nasional, menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan desa mandiri terbanyak.
Tingkat ketimpangan juga membaik dengan rasio gini 0,359, terendah dalam enam tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,13, melampaui target RKPD.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,71 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional, dengan penurunan jumlah pengangguran sekitar 90 ribu orang.
Pelayanan Publik dan SDM Meningkat
Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus didorong melalui sektor pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan kenaikan IPM. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik Jawa Timur mencatat skor 4,75 dari skala 5—tertinggi secara nasional.
Pemprov Jatim juga mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Sekolah Rakyat.
Sebanyak 8.494 koperasi telah terbentuk, terdiri dari 8.420 koperasi baru dan 74 pengembangan. Jawa Timur menjadi provinsi tercepat yang menuntaskan pembentukan KDKMP hingga 100 persen.
Selain itu, sebanyak 26 Sekolah Rakyat telah beroperasi di Jawa Timur—jumlah terbanyak secara nasional—sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Kami optimistis, dengan kolaborasi yang terus diperkuat, Jawa Timur akan semakin berperan strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
(KS-9)
