Refocusing Anggaran Dipercepat, MBG Diprioritaskan untuk Daerah 3T
KANALSATU - Pemerintah terus mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara melalui kebijakan refocusing anggaran yang difokuskan pada program-program berdampak langsung bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pengalihan anggaran dilakukan dari pos belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial ke program yang lebih produktif.
“Anggaran dialihkan dari belanja yang tidak prioritas menuju program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk MBG yang difokuskan ke daerah 3T,” ujarnya dalam keterangan di Seoul, Selasa (31/3/2026).
Airlangga menjelaskan, langkah efisiensi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan belanja negara lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi pemborosan anggaran. Pemangkasan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial dinilai mampu membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi program prioritas.
Secara keseluruhan, potensi refocusing anggaran kementerian dan lembaga diperkirakan mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun, dengan potensi efisiensi tambahan hingga Rp20 triliun.
Sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap pangan bergizi.
Program MBG akan menyediakan makanan bergizi selama lima hari dalam sepekan, dengan prioritas pelaksanaan di daerah 3T, wilayah dengan tingkat stunting tinggi, serta kawasan dengan keterbatasan layanan dasar.
Menurut Airlangga, fokus pada daerah 3T menjadi penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara merata.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan realisasi anggaran agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
Dengan kombinasi refocusing anggaran, efisiensi belanja, dan penguatan program MBG, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang lebih produktif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
(KS-9)
